Pemerintah Kota Solok melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Solok beserta tim teknis bekerja sama dengan Pusat Studi Keuangan dan Pembangunan (PSKP) Universitas Andalas (Unand) dalam kegiatan seminar konsultasi publik Kajian Indikator Pembangunan Ekonomi di Kota Solok, bertempat di Aula D’Relazion, Kamis (10/06/2021).
Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi dasar tentang kondisi eksisting pembangunan ekonomi di Kota Solok, sehingga menghasilkan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan di bidang pembangunan ekonomi Kota Solok.
Beberapa tahapan kajian telah dilaksanakan selama lebih kurang satu setengah bulan, mulai dari Pembahasan Draft Laporan Awal, Laporan Antara, Laporan Akhir dan terakhir adalah Seminar Konsultasi Publik.
Acara ini secara resmi dibuka oleh Wali Kota Solok yang dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan M. Safni, mengatakan bahwa kajian ini sangat tepat dilaksanakan, karena Pemko Solok juga sedang menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Solok Tahun 2021-2026.
“Diharapkan dapat dijadikan sebagai indikator acuan dalam penyusunan RPJMD bidang ekonomi,” katanya.
Turut hadir Ketua Komisi II Yose Rizal, Lembaga Adat (Ketua LKAAM, Ketua KAN dan Bundo Kanduang), Perangkat Daerah serta stakeholder terkait.
Dalam sambutannya, Yose Rizal mengatakan DPRD menyambut baik acara yang diadakan oleh Pemko Solok melalui Balitbang Kota Solok. Sebab, master plan Kota Solok harus jelas terutama di bidang perekonomian.
“Semoga kegiatan ini memberikan manfaat terhadap masyarakat kota solok,” ucapnya.
Narasumber pada kegiatan ini merupakan Tim PSKP Unand yang diketuai oleh Dr. Zulkifli N, S.E. M.Si dan Ibu Sri dengan materi yang sangat menarik dengan didukung oleh fasilitas memadai.
Sri menjelaskan tentang topik kajian, indikator pembangunan ekonomi yaitu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, pemerataan pembangunan ekonomi daerah, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemampuan keuangan daerah, rasio pajak (tax ratio) dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).
Lebih lanjut, Sri menekankan, “Dari ke sepuluh indikator tersebut yang menjadi perhatian lebih yaitu laju pertumbuhan ekonomi yang harus ditingkatkan, inflasi yang harus ditekan dan dikendalikan, angka kemiskinan dan pengangguran yang harus diturunkan agar tidak terjadi ketimpangan,” jelasnya.
Berbagai sumbang saran juga disampaikan para peserta seminar yang akan dijadikan bahan penyempurnaan hasil kajian. Dan hasil yang diperoleh akan direkomendasikan untuk mendorong peningkatan perdagangan dan jasa yang modern, serta menghasilkan terobosan daya saing daerah untuk mengurangi kemiskinan dan angka pengangguran.
(gra)
