Jumlah kepesertaan masyarakat Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, pada program Jaringan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS), belum memenuhi target Universal Health Coverage (UHC) sebesar 95 persen dari jumlah penduduk daerah itu.
Hal tersebut terungkap dalam rapat antara Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan Cabang Solok, Asfurina, bersama Wakil Bupati setempat, Dasril Panin DT Labuan dan didampingi para kepala dinas dan sejumlah unsur terkait lainnya, Selasa (29/06/2021).
“Hingga saat ini jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya yang terdaftar sebagai peserta JKN pada BPJS baru mencapai 165.637 jiwa, atau sekitar 74,51 persen dari total jumlah penduduk Dharmasraya yang mencapai 222.305 jiwa, ” sebut Asfurina dalam kegiatan rapat Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Tahap I, di Aula Lantai II Kantor Bupati Dharmasraya.
Untuk itu, lanjutnya, diperlukan upaya bersama antara BPJS dengan para pemangku kepentingan untuk bagaimana dapat meningkatkan jumlah kepesertaan JKN di Kabupaten Dharmasraya.
Menurutnya, salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah dengan meningkatkan kepatuhan badan usaha atau pemberi kerja dalam program JKN.
Karena, ulasnya, hingga saat ini baru 78 badan usaha di Kabupaten Dharmasraya yang terdaftar di BPJS. Jumlah ini baru berkisar sekitar 37% dari total 212 badan usaha yang ada di Kabupaten Dharmasraya.
“Kami berharap adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Peraturan Bupati terkait kepatuhan badan usaha yang belum melakukan registrasi ke BPJS Kesehatan, ” pintanya.
Lebih jauh dikatakan, pada beberapa daerah di Sumbar sudah ada yang menerapkan berupa sanksi terhadap pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan keanggotaan BPJS, maka tidak akan mendapat pelayanan publik tertentu.
Sementara itu, Wakil Bupati Dharmasraya, Dasril Panin DT Labuan, menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada BPJS Kesehatan yang telah melaksanakan kegiatan ini.
Menurutnya, forum ini dapat menjadi wadah mencari solusi bersama dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.
“Untuk itu, kepada semua yang hadir, saya harap dapat mengikuti rapat ini dengan serius dan sungguh-sungguh. Sebab persoalan ini tidak main-main. Kita berharap, dari pertemuan ini nantinya benar-benar memberi dampak bagi optimalnya penyelenggaraan program JKN di Kabupaten Dharmasraya,” tutupnya. (Yanti)
