Pengolahan sampah terus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, termasuk dalam pengolahan sampah menjadi energi. Ke depan masyarakat agar mengolah sampah di tingkat rumah tangga, sebelum nantinya dibuang. Kita study lapangan di Cilacap, Jawa Tengah ada aplikasi pengelolaan sampah yang dibuat warga, maupun Sistem Informasi Pengelolaan Sampah.
Dan rencananya pengolahan sampah di Sumbar akan difasilitasi Deputi IV Kemenko Marves RI, makanya hari ini kita akan meninjau langsung ke Cilacap.
Hal ini diungkap Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat (Sumbar) Audy Joinaldy disela-sela kunjungan kerja (kunker) ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang menerapkan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi, Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (10/06/2021) pagi.
Kunker ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy yang didampingi oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Sumbar, Reti Wafda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Siti Aisyah dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Hery Martinus ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu.
Wagub katakan, pemprov Sumbar akan mengadopsi teknologi pengolahan sampah ini dan di akan dilakukan kerjasama PT. Semen Padang dan PT. PLN pada prinsipnya juga menerima dan mendukung pemanfaatan energi hasil pengolahan sampah tersebut.
Refused Derived Fuel (RDF) sebagai teknologi pengolahan sampah yang menggunakan proses homogenizers untuk mengubah ukuran sampah menjadi lebih kecil atau sesuatu yang bermanfaat. Hasilnya akan menjadi sumber energi dalam proses pembakaran, yaitu sebagai pengganti batu bara.
“Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pengelolaan sampah saat ini masih menjadi permasalahan utama, ini akan menjadi PR kita bersama,” sebut Audy.
Ia mengatakan seiring dengan kemajuan teknologi, pengelolaan sampah yang lebih baik dan mampu meminimalisasi efek samping sampah, bahkan menghasilkan “output” yang bermanfaat secara ekonomis sudah semakin berkembang.
“Semoga ini bisa terlaksana di Sumbar, kita apresiasi Kabupaten Cilacap. Hal ini akan kita terapkan di Sumbar nantinya,” ujarnya.
(Red/ADMPIM SUMBAR)
