Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah melakukan kunjungan mendadak ke Inspektorat terkait peningkatan disiplin dan kinerja peran daripada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Rabu (02/06/2021).
Hal ini mengingat peran daripada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sangat penting dalam melakukan peringatan dini terkait kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya korupsi.
Untuk itu, agar dapat melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan tersebut, APIP perlu mendapat penguatan baik penguatan kelembagaan, penguatan personil melalui pendidikan dan pelatihan serta penguatan anggaran.
“Saya minta inspektorat dan jajaran auditornya menjadi dokter pribadi bagi pemerintah Sumbar. Kita tidak ingin terjadi penyimpangan penyimpangan dan menyalahi aturan, maka sebelum terjadi harus diperiksa dulu dan dikoordinasikan dengan Inspektorat untuk bisa mengatasinya. Jangan sudah terjadi baru diperiksa,” kata Mahyeldi.
Dihadapan puluhan pegawai Inspektorat, Gubernur Sumbar mengatakan, syarat utamanya adalah keterbukaan dalam informasi. Makanya, Gubernur Sumbar tegaskan keterbukaan data penting, agar tidak terjadi penyimpangan ataupun tindakan korupsi dan sekaligus untuk meningkatkan kinerja bagi OPD di lingkungan Pemprov Sumbar.
“Kita harap Inspektorat berfungsi lebih optimal baik sebagai pendamping maupun pengawas dan saya juga berharap bagi OPD juga bisa membangun komunikasi dan memperhatikan rekomendasi yang ada,” tuturnya.
Pada kesempatan serupa, Plt. Kepala Inspektorat Sumbar Betty Vetria mengatakan dirinya juga berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan mewujudkan Good Governance melalui reformasi birokrasi serta efisiensi anggaran.
“Dan yang tak kalah penting, mendengarkan pula laporan-laporan masyarakat sesuai dengan salah satu indikator penting yakni pengawasan publik,” tutur Betty.
“Fungsi Inspektorat juga ibaratnya ‘rem’ bagi pemerintah daerah untuk lebih efektif dalam penggunaan anggaran, semacam ‘early warning’ untuk pencegahan dini bagi pengguna anggaran,” tambahnya.
(BIRO ADMPIM SETDA SUMBAR)
