Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) pada tahun ini, setelah enam tahun berturut-turut meraih predikat serupa.
Penyampaian Opini dengan predikat WTP tersebut dilaksanakan secara virtual oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Yusnadewi.
Selain Bupati Pessel Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Wakil Ketua DPRD, H. Aprial Habas, SH, MH, pada kesempatan itu juga hadir Pj. Sekda, Emirda Ziswati, Plh Kepala BPKD, Intan Novia Fatma, Plt. Inspektur, Rusdiyanto dan Asisten III Hamdi, serta sejumlah pejabat daerah di Gedung Video Conference Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pessel, Painan, Jumat (7/5).
“Kami bersyukur karena atas kerjasama seluruh elemen hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) selalu mendapat opini WTP, termasuk tahun ini,” kata Rusma Yul Anwar.
Lebih lanjut, Rusma Yul Anwar mengatakan, kedepan diharapkan tidak ada lagi catatan dari BPK, dan pihaknya memerintahkan BPKD dan perangkat daerah terkait menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.
Rusma Yul Anwar juga menyampaikan terima kasih, sekaligus apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah berkomitmen melaksanakan pengelolaan keuangan.
“Kita harus mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Sementara itu, Aprial Habas mengaku bangga atas capaian yang diraih. Namun ia berharap agar pemerintah daerah dan jajaran tidak terlena, dan mesti bekerja makin giat lagi.
“Predikat WTP mesti dijadikan motivasi baik di jajaran eksekutif, maupun di legislatif agar bekerja lebih baik lagi, paham aturan dan yang terpenting menjalankan aturan dengan selurus-lurusnya,” sebutnya.
Pada kesempatan itu, Yusnadewi mengatakan, pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan bertujuan untuk memberi opini tentang kewajaran pengelolaan keuangan daerah.
Berhasilnya Pessel meraih WTP berturut-turut, menurutnya, menunjukan bahwa pemkab setempat berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan.
Menurut Yusnadewi, perolehan opini WTP merupakan capaian minimal, tujuan utamanya adalah bagaimana kualitas pelaksanaan anggaran dapat mensejahterakan masyarakat.
“Tujuan besarnya adalah bagaimana pelaksanaan anggaran dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan pencapaian opini WTP menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” tutupnya.
(R)
