Bupati Pasaman H. Benny Utama apresiasi mahasiswa Pasaman yang tergabung dalam GemPas Sumatera Utara, atas kepedulian ‘Anak-anak Pasaman’ itu pada daerahnya.
Seirama dengan mahasiswa, sejak awal masuk kerja pasca dilantik pertengahan Februari 2021, Bupati Benny Utama sudah instruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Pasaman untuk melakukan verifikasi data yang menjadi sasaran program masing-masing OPD.
“Kita butuh data yang benar untuk menyusun kerangka kerja yang akan dilaksanakan. Karena dari data yang benar, akan benar pula program yang akan dikerjakan,” ujar Bupati Benny Utama.
Hal tersebut disampaikan Bupati, usai menggelar audiensi dengan GemPas di Ruang Rapat Lt. II Kantor Bupati Pasaman, Kamis, pada momentum Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2021.
Diakui, selama ini masih ditemukan sejumlah data kependudukan yang tidak tepat, sehingga berpengaruh pada implementasi program yang dikucurkan pada masyarakat.
“Hasil verifikasi dan validasi data yang sudah dilakukan tiga bulan terakhir, saat ini kita sudah memiliki data yang hampir seragam dengan Badan Pusat Statistik, dengan selisih angka relatif kecil, dibawah 100,” ungkap Bupati.
Sekaitan dengan informasi yang disampaikan GemPas, tentang penyaluran PKH, BLT, Bedah Rumah, BPJS dan bantuan sosial lainnya, Bupati menyatakan akan membentuk tim gabungan guna melakukan validasi ke seluruh nagari, dengan melibatkan unsur kepolisian (Babinkamtibmas) dan TNI (Babinsa)
“Kita tidak ingin ada intervensi dan arogansi dalam penetapan keluarga penerima bantuan, sehingga nantinya tidak dijumpai lagi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran di Kabupaten Pasaman,” ujarnya.
Malah, untuk bantuan yang menyasar keluarga miskin (baca : kurang mampu) Pemkab Pasaman berencana akan memasang stiker Keluarga Kurang Mampu Penerima Bantuan, di pintu rumah masing-masing keluarga sasaran.
“Jika ada yang tidak berkenan atau merasa malu rumahnya dipasangi stiker, maka akan dicoret dari daftar penerima bantuan,” sebut bupati lagi.
Wakil Bupati Sabar AS dikesempatan audiensi, menyebut mahasiswa sebagai agen perubahan, dengan fungsi sosial kontrol dan pembawa gagasan cerdas bagi kemajuan daerah.
“Pemkab Pasaman sekarang tidaklah anti kritik, dan kita membuka ruang yang seluas-luasnya bagi adik-adik mahasiswa untuk berdialog,” kata wakil bupati.
GemPas Pasaman diwakili Fahrur Rozi, Husnul Khotimah, Riki Utumo dan Adi, mengungkap sejumlah permasalahan yang ditemui di masyarakat.
Seperti halnya Fahrur Rozi Harahap,
Alumni UMN Al-Wasliyah Medan menyampaikan bahwa masih ada BLT dan PKH di Kecamatan Padang Gelugur yang tidak tepat sasaran, dan minta Pemkab Pasaman untuk melakukan verifikasi data ulang.
Begitupin Husnul Khotimah dan Riki Utomo, di daerah mereka Nagari Panti dan Kecamatan Rao, masih ada keluarga yang tidak berhak, malah mendapat bantuan, sedangkan yang pantas menerima justru tidak menerima bantuan pemerintah itu.
“Kami sudah tahu sepak terjang dan komitmen Pak Benny Utama, dan kami yakin keinginan Pak Bupati sama dengan keinginan kami mahasiswa, dan kami menunggu kiprah Pak Bupati untuk dapat membawa Pasaman ke arah yang lebih baik dan Bermartabat,” ujar Fahrur Rozi.
Sempat diungkap tentang adanya pungutan liar oleh oknum pemerintahan nagari dalam pengurusan sertifikat prona di sejumlah nagari.
Dan kepada OPD Pemkab Pasaman, GemPas minta untuk mau berkata jujur kepada Bupati dan Wakil Bupati, dan berharap Kepala OPD mau turun langsung ke lapangan guna melihat langsung kondisi rill yang ada ditengah-tengah masyarakat.
Terakhir Fahrur Rozi menyatakan kesediaan GemPas untuk dilibatkan dalam setiap gerak pembangunan di Pasaman, dan jika diberi kesempatan, Gempas juga siap memberikan Bintek kepada perangkat nagari, dengan bekerjasama dengan kementerian PDT.
Di penghujung dialog, GemPas secara tegas minta kepada Bupati Pasaman untuk mencopot pejabat yang terindikasi korup di tubuh Pemkab Pasaman.
(Foto bersama Buoati, Wakil Bupati bersama Fahrur Rozi Harahap dan anggota GemPas Sumatera Utara, usai audiensi di ruang rapat Bupati Pasaman)
(FPR)
