Walikota Solok Zul Elfian Umar mengikuti kegiatan arahan dari Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) secara virtual kepada 184 kepala daerah pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, di Lobi Lantai dua Balaikota Solok, Rabu (14/4/2021).
Turut mendampingi, Wakil Walikota (Wawako) Solok Ramadhani Kirana Putra, Dandim 0309/Solok Letkol Arm Reno Triambodo, Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi, Sekretaris Daerah Kota Solok Syaiful A, Asisten II Sekda Kota Solok Jefrizal, Asisten III Sekda Kota Solok Muhammad.
Dalam arahannya, Presiden RI Jokowi mengucapkan selamat kepada gubernur, bupati dan walikota beserta wakil yang telah dilantik beberapa waktu lalu. Jabatan yang diberikan adalah kehormatan, sekaligus sebuah tanggung jawab besar dan berat.
“Oleh sebab itu, jangan sampai saudara hanya mengikuti prosedur yang ada. Kepala daerah harus berani berinovasi, orientasinya adalah hasil. Bekerjalah dengan semangat tinggi,” ingat Jokowi.
Kepada seluruh kepala daerah, lanjut Jokowi, jangan hanya puas membaca laporan saja. Langsung cek, lihat dan kontrol kondisi di lapangan. Inovasi, kecepatan, dan ketepatan dalam mengambil kebijakan sangat dibutuhkan saat ini.
“Kepala daerah harus membuat kebijakan, fokus dengan skala prioritas yang jelas. Sehingga alokasi anggaran lebih fokus dan terkonsentrasi, dan hasilnya terlihat nyata oleh masyarakat. Kepala daerah harus berani menentukan prioritas untuk membangkitkan ekonomi di daerah,” ucapnya.
Selanjutnya, imbuhnya, pencegahan dan penanganan Covid-19 juga menjadi prioritas. Kita harus perkuat sinergitas dalam menghadapi pandemi covid-19. Lakukan PPKM Mikro, dan jika ada kasus positif segera lakukan isolasi di tingkat terkecil. Terus sosialisasikan Protokol Kesehatan (Prokes) kepada masyarakat, dan dukung penuh program vaksinasi.
“Tenaga Kesehatan (Nakes), pelayanan publik, Lansia dan lokasi interaksi mobilitas yang tinggi. Target kita di bulan Juli, 70 juta penduduk Indonesia akan divaksinasi,” sebutnya.
Guna meningkatkan perekonomian, dikatakannya, APBD agar diarahkan untuk memperbanyak program padat karya untuk mencetak lapangan pekerjaan. Segera eksekusi belanja sosial, bantuan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat serta bantu UMKM.
“Berikan pelayanan dan dukungan penuh kepada investasi baru. Implementasi UU Cipta Kerja harus didukung penuh, memperlambat izin investasi sama saja memperlambat terciptanya lapangan kerja baru. memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, yang juga menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi juga membuat suatu daerah mendapatkan income dari pajak,” tutup Joko Widodo.
Turut mendampingi Presiden RI, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BNPB Doni Monardo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Syafri)
