Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) Kabupaten Pesisir Selatan terus menggodok persiapan workshop keterbukaan informasi publik dengan peserta badan publik pemerintahan nagari.
Keberadaan FKJIP Kabupaten Pesisir Selatan berdiri berdasarkan Surat Keputusan (SK) Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) Provinsi Sumatera Barat No : 03/FKJIP-SB/B/II/2021, ditanda tangani Ketua FKJIP Provinsi Sumbar Gusriyono dan Sekretaris Zondra Volta.
Arif Yumardi Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat ketika dikonfirmasi, memberikan apresiasi terbentuknya FKJIP di Pesisir Selatan diketuai oleh Ketua FKJIP Pessel Mario Rosy (Wart. Posmetro). Ini merupakan kepedulian wartawan untuk mengawal keterbukaan badan publik di Pessel.
“Setiap yang dikerjakan oleh OPD/Nagari adalah informasi publik, untuk itu kita berharap setiap kegiatan dapat di bekerjasama dengan FJKIP,” tegas Arif, Senin (19/04/2021).
Dirinya berharap, dengan adanya Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik, kita berharap pemerintah kab pessel men-support forum ini, apalagi Pemkab Pessel peraih tiga kali Informatif di tingkat Sumbar.
Dan terakhir, kita mengharapkan Pengurus FKJIP Pessel bisa bekerja se-profesional dan se-objektif mungkin.
Untuk Dewan Penasehat FKJIP Pessel Dinas Kominfo Pessel, Humas dan Protokoler Pemkab Pessel dan Tusrisep. Ketua Mario Rosy, Wakil Ketua Fahmi Yuhendra, Sekretaris Canang Bagus Prahara Umpu, Bendahara Rega Desfinal, Bidang Publikasi Bambang Niko Putra dan Bidang Media Masa Ronal Dodot.
Ketua FKJIP Pessel Mario Rosy (Wart. Pos Metro Padang) mengucapkan terima kasih pada pengurus FKJIP Provinsi Sumbar telah mengamanakan ketua FKJIP Pessel tahun 2021.
Menurutnya, keberadaan FKJIP Pessel sebagai bentuk dukungan jurnalis atau wartawan dalam mengawal keterbukaan informasi publik. Dan, FKJIP Pessel memiliki pera strategis untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan badan publik, dalam memberikan informasi pada masyarakat terkait haknya terhadap informasi.
“Pemerintah yang menggunakan dana rakyat, maka rakyat harus tahu kemana dan untuk apa dananya digunakan,” ujar Mario.
Dengan pelaksanaan keterbukaan informasi dan transfaransi anggaran, ini otomatis akan mengurangi korupsi di OPD/Nagari, karena tidak ada lagi yang disembunyikan.
“Ke depan bersama penggurus FKJIP Pessel, sesuai arahan dari Wakil Ketua KI Provinsi Sumatera Barat Arif Yumardi akan siap bekerja se-profesional dan se-obyektif mungkin,” tekuk dirinya.
(R)
