Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang meminta Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang melakukan kajian ulang dan kembali melakukan survei ke lapangan mengenai data yang dikeluarkan bahwa saat ini pengangguran naik kemiskinan menurun di Kota Padang.
Dimana data yang dirilis BPS angka pengangguran naik dari 8,6 persen menjadi 13 persen. Sementara Angka kemiskinan sebesar 4,48 persen justru turun 0,08 persen. BPS mencatat angka kemiskinan di Padang menjadi 4,4 persen.
Hal ini juga dirilis Diskominfo Kota Padang melalui laman facebook nya mengenai istilah pengangguran meningkat, kemiskinan menurun pada 2 April 2021 pukul 09.21 WIB. Dimana postingan tersebut menuai beragam komentar dari warga dunia maya.
Dinas Kominfo Kota Padang menjelaskan bahwa saat pandemi Covid-19 telah mengganggu sektor usaha dan perekonomian. Pemangkasan karyawan dengan pemberlakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi di sejumlah perusahaan.
Begitu halnya di Kota Padang. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang Medi Iswandi menyebut, angka pengangguran di daerahnya jauh meningkat.
“Selama Pandemi, berdasarkan data yang dirilis BPS Kota Padang, angka pengangguran naik dari 8,6 persen menjadi 13 persen,” ujarnya, Jumat (02/04/2021).
Medi menilai, seharusnya, angka pengangguran yang cukup tinggi itu akan bermuara pada kemiskinan. Sebab, pengangguran tidak memiliki pendapatan setiap harinya.
“Namun kenyataannya, setelah BPS menyampaikan kepada kami, angka kemiskinan justru menurun,” kata Medi.
Angka kemiskinan sebesar 4,48 persen justru turun 0,08 persen. BPS mencatat angka kemiskinan di Padang menjadi 4,4 persen. “Jadi, pengangguran meningkat, tapi kemiskinan tidak tampak,” katanya.
Penyebab turunnya angka kemiskinan di Padang karena selama masa pandemi, sikap kegotongroyongan warga Kota Padang cukup tinggi. Rasa kesetiakawanan terbilang kental di Padang. Pengangguran tidak dibiarkan menganggur tanpa mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani meminta BPS Kota Padang agar melakukan pengkajian ulang sebelum mengeluarkan data. Bahkan dirinya siap menantang BPS untuk melakukan survei ke lapangan mengenai kemiskinan yang dialami warga Padang saat ini.
“Selaku Ketua DPRD saya siap menantang dan mengajak BPS melihat situasi terkini di lapangan. Kemarin saya reses ke Lambung Bukit, ada tempat posyandu disana, didapati ada puluhan balita yang kurang gizi disana,” tegasnya.
Masih adanya balita yang kurang gizi di Kota Padang, itu menandakan keluarga balita tergolong miskin. Karena tidak bisa memenuhi gizi anak. Bukan masalah itu saja, masih banyak masalah lain mengenai kemiskinan di Kota Padang, sambungnya.
“Saya minta BPS benar-benar melakukan kajian ulang mengenai angka pengangguran naik dari 8,6 persen menjadi 13 persen dan angka kemiskinan turun menjadi 4,4 persen itu,” pungkasnya. (Hanny)
