Upaya untuk menggaet dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diberbagai kementerian di Jakarta, untuk pembangunan berbagai sarana dan prasarana di Pesisir Selatan, kini terus dilakukan Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar, dengan mengunjungi kementerian kabinet Joko Widodo.
Setelah bertemu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, hari ini Jumat (30/04), Bupati Rusma Yul Anwar, bertemu Dirjend Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus Purnomo, di Jakarta.
” Benar saya baru saja bertemu dengan Dirjend Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus Purnomo,” katanya ketika dihubungi melalui telepon selulernya.
Dikatakan, pertemuan dengan Agus Purnomo, sehubungan dengan rencana pembangunan Pelabuhan Penasahan Painan (Dermaga II) yang pembangunannya terhenti semenjak tahun 2017 lalu.
Selain itu, Bupati Rusma Yul Anwar, juga menyampaikan proposal rencana pembangunan dermaga pariwisata di Kawasan Wisata Bahari Terpadu Mandeh.
Pada kesempatan itu, Bupati Rusma Yul Anwar, didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, Gunawan.
Dalam pertemuan tersebut, bupati, mengharapkan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan RI, dapat mengalokasikan dana untuk kelanjutan pembangunan Pelabuhan Panasahan Painan (Dermaga II).
Menurutnya, guna mendukung kelanjutan pembangunan pelabuhan tersebut, pihaknya sudah menyiapkan dokumen yang diperlukan antara lain; Rencana Induk Pelabuhan dan sudah direview 2019, detail engineering design (DED), dokumen Amdal dan pembebasan lahan.
” Alhamdulillah kedua usulan tersebut, mendapat respon positif dari pak Dirjen dan beberapa masukan yang sangat berharga untuk pengembangan pelabuhan di masa mendatang,” ujar Bupati.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, Gunawan menambahkan, bahwa pihaknya segera menindaklanjuti pertemuan ini diantara dengan melakukan analisis potensi kargo akan dilayani baik komoditi pertanian, perkebunan (CPO), pertambangan (batu bara, bahan galian gol C).
“Data ini sangat penting untuk kelayakan bisnis pelabuhan dan bersama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) menuntaskan pembebasan lahan dalam bentuk sertifikat baik wilayah darat maupun wilayah laut,” katanya.
Lebih lanjut Gunawan menjelaskan, berkaitan dengan usulan pembangunan dermaga pariwisata di kawasaan KWBT Mandeh sebagai Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN), pihaknya juga akan menindaklanjuti dengan beberapa aksi nyata, diantaranya, bersama Dinas Perkimtan melakukan pembebasan lahan lokasi pembangunan dermaga dan akses jalan oleh Dinas Perkimtan, serta melengkapi dokumen Masterplan, serta dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
” Mudah- mudahan dengan dilengkapi persyaratan tersebut usulan kedua kegiatan itu dijadikan kegiatan prioritas oleh Kementerian Perhubungan,” katanya.***