Perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun 2020 sampai sekarang menunjukkan penurunan. Karena perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia adanya pandemi Covid-19.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya pada acara Focussed Group Discussion Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan di Hotel Mercure Padang, Senin (22/03/2021) mengungkapkan, dampak nyata pandemi Covid-19 pada sektor pariwisata sangat nyata dengan menurunnya perekonomian Sumbar.
“Karena memang sektor pariwisata salah satu penyumbang terbesar perekonomian di Sumbar,” ucap Mahyeldi.
Semasa pimpinan Mahyeldi sebagai Walikota Padang tahun 2019 pada sektor Pariwisata Padang kunjungan wisata meningkat lebih 600 persen.
Menurutnya pariwisata merupakan cara yang paling cepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini terbukti pada daerah-daerah pariwisata mengalami perubahan yang signifikan sekali. Bahkan ada masyarakat memiliki pendapatan satu juta per hari.
Ini dibuktikan dengan adanya infrastruktur jalan yang mendukung, seperti jalan yang ada di Pantai Air Manis Padang dan daerah pariwisata lainnya, maka masyarakat bisa menikmati tanpa adanya gejolak.
Selanjutnya untuk daerah pariwisata yang bertaraf internasional, Pemprov Sumbar mendorong kabupaten kota untuk menghadirkan objek-objek wisata yg diunggulkan sebagai peningkatan ekonomi dengan mengerakkan UMKM di daerahnya.
“Kami mengajak untuk bupati dan walikota untuk berkolaborasi dan bersinergi untuk meningkatkan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat,” pintanya.
Apalagi saat ini ancaman dampak Covid-19 pada pariwisata ini memprihatinkan. Hotel dan akomodasi ditutup sementara, mall retail menurun omsetnya, destinasi ditutup sementara, kafe dan tempat makan ditutup sementara, MICE ditunda. Apalagi ancaman PHK di industri pariwisata.
“Kita tidak ingin lama-lama terpuruk dan berharap sektor pariwisata. Untuk itu mari kita kembali bangkit dan angkat pariwisata Sumbar,” ajaknya.
Mahyeldi berharap dengan kehadirannya Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Sumbar ini, agar mendapat perhatian khusus dalam bidang pariwisata, sehingga bisa lebih baik lagi ke depannya.
Sementara itu, Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni mengatakan, dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 sangat luar biasa, bukan saja pada masyarakat jutaan manusia di belahan dunia tetapi juga keterpurukan ekonomi dan kemiskinan secara global. Hingga saat ini terdata sekitar 2,6 juta penduduk dunia meninggal karena terpapar Covid-19.
Sedangkan data untuk Indonesia mencapai dunia diprediksi akan mencapai minus 7,6 persen. dengan tingkat penggangguran per-Agustus 2020 mencapai 7,42 persen. Covid-19 juga menyebabkan kenaikan kemiskinan global pertama dalam beberapa dekade terakhir. PBB menyebutkan hingga akhir 2020, lebih dari 71 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan ekstrim (kemiskinan ekstrim).
“Sektor pariwisata menjadi salah satu dunia usaha yang paling terdampak pandemi Covid-19. Berdasarkan data Organisasi Pariwisata Dunia, jumlah kunjungan wisatawan di seluruh dunia menurun 44 persen selama pandemi,” sebut Sylviana.
Sementara untuk di Indonesia, diperkirakan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia hanya berkisar empat juta orang.
Padahal selama beberapa tahun sebelumnya hingga tahun 2019, Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian domestik. Pariwisata merupakan komitmen yang paling berkelanjutan dan jelajah ke level bawah masyarakat.
Sektor pariwisata memiliki dan cukup besar dalam negara devisa pendapatan, termasuk dalam kategori kesempatan kerja. Menurut data Kemenparekraf, penyerapan tenaga kerja di sekfor pariwisata pada tahun 2019 mencapai 13 juta orang. Jumlah ini meningat 3,17 persen di banding tahun sebelumnya. Penyerapan tenaga kerja tersebut menyumbang 10,28 persen untuk jumlah pekerja nasional.
Sylviana juga berharap dalam pertemuan ini bisa mendapatkan banyak data dan informasi yang berkaitan dengan implementasi UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, khususnya yang berkaitan dengan peraturan perundangan-undangan di tingkat daerah dalam kebijakan pembangunan kepariwisataan.
Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, rombongan Komite III DPD RI, Muslim M. Yatim perwakilan dari Sumbar, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar dan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, APPI, PHRI, GIPI Provinsi Sumbar.
(Nov/Hms)
