Pemko Padang Panjang melalui Wakil Walikota, Drs. Asrul mendukung rencana pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Provinsi Sumatera Barat. Hal itu diutarakannya saat mengikuti sosialisasi pembentukan TPAKD di Auditorium Hotel Mercure Padang, Selasa (16/03/2021). Turut hadir mendampinginya, Sekdako, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si dan Kabag Perekonomian, Putra Dewangga, S.E.
Menurut Asrul, dengan terbentuknya TPAKD, dapat menyukseskan program pemerintah meningkatkan indeks inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini pun tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang ditetapkan pada 7 Desember 2020 lalu oleh Presiden Joko Widodo.
“Inklusi keuangan untuk mempertahankan SDGs pembangunan yang berkelanjutan. Di sini kita melihat ketersediaan fasilitas-fasilitas keuangan yang dirasakan masyarakat,” kata Asrul.
Asrul menjelaskan, dengan ketersediaan fasilitas pelayanan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi ketimpangan dan perimbangan ekonomi, serta memicu pertumbuhan ekonomi apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.
“Pemerintah Kota Padang Panjang siap berkolaborasi dan bersinergi mendukung terbentuknya TPAKD ini,” pungkasnya.
Kegiatan sosialisasi yang ditujukan bagi bupati/walikota se-Sumatera Barat tersebut dibuka Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, SP. Dalam sambutannya, Mahyeldi mengatakan, agar dalam pembentukan program kerja dari TPAKD nantinya, harus bersinergi dengan program-program yang telah dilaksanakan pemprov.
Menurutnya, setiap program yang dilaksanakan harus disinergikan atau dikolaborasikan dengan program-program sebelumnya dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Lebih lanjut, Mahyeldi sangat mendukung terbentuknya TPAKD tersebut, karena dapat memberikan penguatan yang lebih maksimal terhadap program yang diberikan kepada masyarakat.
Ia berharap, tim tersebut nantinya dapat berperan lebih optimal dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan menciptakan produk dan layanan jasa keuangan yang inovatif dan mudah diakses masyarakat. Serta mengoptimalkan penyediaan pendanaan produktif untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan usaha rintisan (start up business) sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat Sumbar. (AL/Ki)
