Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi Ansharullah bertekad menjadikan Monumen PDRI atau Monumen Nasional Bela Negara di Koto Tinggi, Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, ibaratnya sebagai “Taman Mini Indonesia Indah Kedua di Indonesia. Hal itu disampaikan Buya saat bersilaturahmi dengan Wakil Bupati Limapuluh Kota, Rizki Kurniawan Nakasri (RKN) di Rumah Dinas Bupati Limapuluh Kota, Labuah Basilang, Kota Payakumbuh, Jumat pagi (05/03).
“Alhamdulillah, kemarin saya sudah bertemu Menkopolhukam untuk membahas soal ini bahwa harus ada aturan dari presiden berupa Inpres untuk mengatur ini. Maka insya Allah kita akan jadikan kawasan monumen ini sebagai Taman Mini Kedua di Indonesia,” ujarnya.
Disampaikan Buya, kelanjutan pembangunan kawasan yang disebut juga Monumen Nasional Bela Negara itu, berkaitan dengan berbagai turunan pembangunan yakni pembangunan SMA Taruna, Universitas Bela Negara, dan pembangunan infrastruktur lainnya di kawasan tersebut. “Alhamdulillah, tahun 2021 ini bakal dimulai dengan pembangunan jalan melalui program TMMD, buah dari pertemuan kami dengan KASAD beberapa waktu lalu,” jelas Buya Mahyeldi.
Menurut Ketua Forum Bela Negara Sumbar itu, pembangunan Kawasan Monumen Bela Negara berdampak strategis untuk pengembangan ekonomi masyarakat Limapuluh Kota melalui sektor pariwisata. “Selain adanya potensi wisata di sekitar kawasan seperti Kampuang Sarugo dan Perkebunan Jeruk Gunuang Omeh, nanti kita buat juga even tour PDRI sehingga menjadi semakin ramai dikunjungi baik akhir maupun awal tahun,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Limapuluh Kota, Rizki Kurniawan Nakasri menanggapi pernyataan Buya tersebut ketika bersilaturahmi dengan masyarakat Akabiluru usai kegiatan tersebut. Rizki mengucapkan terimakasih atas perhatian dan perjuangan Buya Mahyeldi untuk kelanjutan pembangunan kawasan monumen tersebut. “Ini terima kasih kami yang pertama kepada beliau karena sebelum beliau dilantik sudah berusaha mempercepat pembangunan monumen ini,” ujarnya.
Diceritakan Rizki, dirinya dibawa Buya untuk menghadap KASAD dan Kemenko Polhukam demi membahas kelanjutan pembangunan monumen tersebut. “Pembangunan monumen ini bakal berlangsung lebih kurang 2 tahun dan akan membawa anggaran dari pemerintah pusat lebih dari 1 triliun rupiah. Kami bersama bupati berkomitmen untuk bersinergi dengan Pemprov dan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan hal ini,” ucapnya.
(ton)
