Ketua DPRD Dharmasraya, Pariyanto diganjar Nahdlatul Ulama (NU) Awards 2021. Anugerah tersebut diserahkan Ketua PBNU Dharmasraya, KH.Nur Kholidin di sela-sela Hari Lahir ( Harlah ) NU ke-98 di Ponpes Tarbiyatul Athfal, Nagari Koto Ranah, Kecamatan Koto Besar, baru- baru ini.
“Kami memberikan anugerah NU kepada Ketua DPRD Dharmasraya, Pariyanto. Anugerah tersebut merupakan wujud terima kasih pada peringatan hari lahir NU ke-98, maka digelarlah Anugerah NU Awards PCNU Dharmasraya,” ungkap KH.Nur Kholidin, Rabu (03/03/2021).
Menurutnya, NU di Dharmasraya, sebagai wilayah pemekaran masih terus menjalin hubungan dengan pemerintah dan pihak-pihak lain dalam memajukan organisasi.
“Harlah NU yang kami gelar pada Minggu 28 Februari 2020 lalu mengusung tema “Menyongsong Satu Abad, Meneladani Mua’assis, Menuju Kemandirian NU,” terangnya.
Katanya, pada masa yang lalu NU telah berusaha menjaga dan mengawal negara melalui fatwa jihad yang dikeluarkan Rais Akbar PBNU Hadratussyekh Hasyim Asyari yang menyatakan hukum memerangi kaum penjajah adalah wajib. Fatwa ini yang kemudian dijadikan resolusi jihad oleh PBNU sehingga mendorong masyarakat terutama para santri untuk melawan Belanda sehingga terjadi perang 10 November dan dinyatakan sebagai Hari Pahlawan.
“Alhamdulillah 22 Oktober lahirnya Resolusi Jihad akhirnya juga dinyatakan sebagai Hari Santri Nasional oleh Presiden Joko Widodo,” pungkasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Dharmasraya, Pariyanto, mengucapkan terimakasih atas anugerah NU Awards yang diberikan kepadanya. Ia pun mengucapkan selamat Harlah kepada NU khususnya NU Kabupaten Dharmasraya.
“Saya bersyukur atas diundangnya dalam Harlah sekaligus pemberian NU Awards. Hal tersebut mengingatkan saya akan sejarah panjang NU. Jika dulu lawan NU adalah penjajah, maka sekarang lawan NU adalah hoaks. Di samping itu Banser tetap harus berkontribusi dalam mengawal dan mempertahankan NKRI,” ucap politisi PDI Perjuangan Dharmasraya ini.
Menurutnya, tidak bisa dipungkiri sejarah panjang NU dengan Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno. Di tahun 1948 dalam kondisi negara yang baru merdeka dan kekacauan masih saja terjadi, Soekarno lalu mengundang kiai-kiai termasuk Kiai Abdullah Wahab untuk duduk bersama. Dalam pertemuan itu Kiai Abdullah Wahab menyarankan kepada Soekarno mengadakan halal bihalal, untuk meminimalisir kekacauan tersebut. Maka kemudian diadakanlah halal bihalal. Artinya halal bihalal digagas PBNU dan Soekarno. Disamping itu, pada tahun 1954 di dalam muktamar di Surabaya, PBNU menganugerahkan gelar kepada Soekarno dengan gelar Waliyul Amri Ad Dharuri Ad Syaukah.
” Mengingat sejarah panjang antara NU dengan Presiden RI pertama Soekarno. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Megawati Seokarnoputri, dimana Megawati menegaskan, sampai kapanpun tidak akan pernah melupakan NU,” pungkasnya. (Yanti)
