Sejak 1 bulan terakhir, harga Gabah Kering Panen (GKP) di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar mengalami penurunan. Petani meminta pemerintah daerah menyerap hasil panen mereka.
Ketua Gabungan Kelompok Tani Batang Timbulun Kecamatan Sutera, Buskamil menyampaikan upaya itu guna meredam laju penurunan agar tidak terus terjadi. Jika tidak, ia khawatir harga kian anjlok, mengingat masih adanya sejumlah kecamatan memasuki masa panen.
“Ironi bagi petani. Satu sisi, pemerintah senang bila panen melimpah, tapi di satu sisi lainnya, petani gigit jari karena harga menjadi murah,” ungkapnya pada wartawan di Painan, Selasa 30 Maret 2021.
Ia menjelaskan, harga GKP di tingkat petani kini sudah menyentuh Rp. 4.300 per kilogram, dari Rp. 4.800 per kilogram. Akibatnya, hasil panen yang diterima petani sudah tidak seimbang lagi dengan pengeluaran petani.
Padahal, petani merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Sebagian besar tenaga kerja di Pessel berada di sektor pertanian, lebih dari 40 persen.
Bahkan sektor pertanian penyumbang terbesar dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusinya di atas 30 persen tiap tahun.
Sementara di lain sisi, harga kebutuhan bahan pokok kian melambung. Belum lagi kebutuhan lain seperti memasuki bulan puasa, lebaran idul fitri dan tahun ajaran baru pendidikan.
“Nah, jangan sampai ini memperpanjang rantai kemiskinan di Pesisir Selatan,” tuturnya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pangan, Alfis Basir mengatakan hingga kini pemerintah daerah belum bisa membeli gabah petani untuk keperluan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Sesuai regulasi yang ada, pemenuhan CPP dibeli melalui Bulog. Beras yang dibeli pemerintah daerah adalah kualitas medium. Sedangkan beras yang diproduksi petani di Pesisir Selatan adalah kelas premium.
Apalagi, saat ini Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak melakukan penambahan CPP, akibat minimnya APBD. Persediaan CPP di gudang Bulog kini tercatat 84 ton.
“Sebanyak 11 ton kita alokasikan untuk bantuan banjir di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan Basa Ampek Balai Tapan,” terangnya.
Kendala lain tidak diserapnya gabah petani untuk CPP adalah tidak adanya gudang milik pemerintah daerah. Kendati demikian, ia berjanji akan mencari solusi, sehingga harga gabah di tingkat petani tidak terus turun.
Selama ini, untuk menjaga stabilitas harga pemerintah daerah melalui APBN menunjuk beberapa Gapoktan untuk membeli gabah petani. Kini, alokasi dana itu tidak ada.
Selain itu, akan pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan Bulog agar menyerap gabah petani dengan mekanisme pasar. “Dulu pernah ada kerja sama soal harga dengan mereka,” tutup Alfis.(*)
