Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy, hadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana tahun 2021 secara virtual di ruang kerjanya, Rabu (03/03/2021). Hadir mendampingi Wagub Sumbar Kalaksa BPBD Sumbar Erman Rahman dan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbar, Rumainur.
Acara ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan Bangsa Indonesia diberikan suatu pengalaman dan pelajaran satu tahun dalam penanggulangan bencana non alam pandemi Covid-19.
“Untuk itu kita harus bekerja cepat, inovatif dan bisa berkobolarasi dengan semua pihak, dengan negara lain, lembaga-lembaga internasional, terkait penanggulangan Covid-19,” kata Jokowi dalam sambutannya
Pada kesempatan itu, Presiden mengucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran BNPB yang telah mendedikasikan seluruh waktunya bekerja menangani masalah krisis akibat Covid-19.
Presiden mengingatkan, negara Indonesia merupakan rawan bencana. Indonesia masuk 35 negara rawan bencana. Dalam satu tahun 2020 Indonesia sudah tercatat sebanyak 3.253 bencana.
“Berarti per hari kurang lebih kita telah menghadapi sembilan bencana. Ini bukan angka yang kecil. Tantangan dan cobaan harus kita hadapi,” ungkapnya.
Untuk itu, Jokowi tegaskan dalam pencegahan jangan sampai terlambat, bukan berarti aspek yang lain dalam bencana diabaikan, tapi juga jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi.
“Kita harus gerak cepat, siapkan diri dengan antisipasi yang terencana dengan baik secara detil. Karena itu kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana,” sebut Jokowi.
Presiden tidak menginginkan jajarannya baru sibuk dan pontang-panting atau bahkan saling menyalahkan setelah bencana terjadi. Segala bentuk pencegahan dan penanganan bencana sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana.
Rencana induk itu, kata Presiden, harus bisa diaplikasikan dalam kebijakan dan perencanaan, termasuk dalam pembangunan. Misalnya mengenai tata ruang wilayah yang harus memperhatikan peta kerawanan bencana. Kebijakan pencegahan dan penanganan bencana yang sudah berjalan juga harus diaudit.
“Kunci utama mengurangi risiko ada pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana. Ini yang selalu saya sampaikan berulang-ulang. Pencegahan-pencegahan jangan terlambat,” ujar Presiden.
Kepala Negara menyampaikan Indonesia telah memiliki rencana induk penanggulangan bencana 2020-2024 melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2020.
“Poin pentingnya adalah kita harus memiliki grand design dalam jangka panjang, selain itu harus bisa menurunkannya dalam kebijakan-kebijakan mengatasi bencana,” sebutnya.
Grand design itu harus bisa diturunkan dalam kebijakan-kebijakan, perencanaan, termasuk tata ruang yang sensitif yang memperhatikan kerawanan bencana, serta dilanjutkan dengan audit kebijakan dan tata ruang yang berjalan di lapangan.
“Pengalaman ini harus kita jadikan momentum untuk memperkokoh ketangguhan kita dalam hadapi segala bentuk bencana,” demikian Presiden Joko Widodo.
(Nov/Hms)
