Anggota DPRD Kota Padang, Manufer Putra Firdaus menjemput aspirasi lewat reses I pada Sabtu (23/1/2021). Menariknya reses yang digelar di Simpang Gia Tabing, Kecamatan Kototangah tersebut, pesertanya dari kaum milenial yang tergabung dalam Spartacks.
Ketua Spartacks Kecamatan Kototangah, Dodi Patria menyampaikan bahwa pihaknya ingin membentuk kelompok usaha yang pengembangannya dikelola Spartack Kototangah.
“Kita bersama rekan-rekan milenial kawasan Simpang Gia mau menjalani usaha konveksi, namun terkendala modal. Apalagi akibat Covid-19, banyak pelaku usaha yang menurun jual belinya hingga tutup habis karena pergerakan warga dibatasi keluar,” tukasnya.
Ia mengatakan, dengan beroperasinya usaha konveksi itu nanti, generasi muda tak lagi menganggur serta biaya kehidupan seharian terbantu hendaknya. Refa salah seorang milenial lainnya meminta usaha konveksi yang akan dijalankan tersebut badan hukumnya harus diurus. Supaya legalitasnya ada dan barang yang akan dipasarkan bisa bebas arahnya.
“Jangan sampai apa yang akan dijalani hanya sekedar mendapat lelah dan penat saja. Namun hasilnya maksimal hendaknya dan ekonomi kita berputar secara berkelanjutan,” paparnya.
Sementara, Ketua Spartack Sumbar, Firdaus Ilyas sangat mengapresiasi apa yang dirancang milenial Kototangah dan perlu didorong bersama. Supaya bisa berkembang pesat dan warga yang butuh konveksi tak susah lagi mencarinya.
“Kita juga minta kepada milenial dari Kototangah untuk kompak dan saling koordinasi dalam menjalani usaha ini. Supaya kesalahan tak dialami dan sinergisitas terbangun,” harapnya.
Anggota DPRD Kota Padang, Manufer Putra Firdaus siap membantu usaha yang akan digagas Spartacks itu dan mesti disiapkan proposalnya. Sebab itu sudah ada aturannya. Ia menyampaikan, siap menganggarkan dana pokirnya Rp 100 juta untuk konveksi itu. Realisasi dana pokir yakni di 2022 mendatang. “Kita berharap apa yang disusun itu bisa berjalan baik dan ekonomi warga berputar,” ujar kader Gerindra ini.
Ia meminta kepada semua warga untuk dapat mendukung apa yang akan dibangun pemerintah dibantu legislatif. Baik di Padang, provinsi dan lainnya. (Ha)
