Kabupaten Tanah Datar meraih penghargaan Kabupaten Peduli HAM dari dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk yang kelima kali secara berturut-turut.
Penghargaan ini diserahkan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno didampingi Kepala Kantor Wliayah Kemenkum HAM Sumatera Barat R. Andika Dwi Prasetya di Auditorium Gubernuran di Padang, Senin (04/01/2020), kepada 11 kabupaten/kota Peduli HAM, 4 kabupaten/kota cukup peduli HAM dan 24 Unit Pelaksana Teknis di Lingkup Kemenkum HAM kategori Pelayananan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.
Bupati Tanah Datar diwakili Sekda Irwandi sesuai acara menyampaikan ungkapan rasa bahagia dan syukur terhadap prestasi yang bisa terus dipertahankan semenjak tahun 2016 silam.
“Alhamdulillah, hari ini Tanah Datar mendapat penghargaan Kabupaten Peduli HAM dai Menteri Hukum dan HAM RI untuk lima kali berturut-turut,. Untuk itu mewakili, Bapak Bupati, atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh stake holder terkait yang sudah mendukung program ini dan juga kepada seluruh masyarakat.
Kita tetap berharap dukungan masyarakat, agar program kabupaten peduli HAM ini akan terus kita wujudkan sesuai harapan dan amanat Undang-Undang,” ucap Irwandi yang didampingi Plt. Kabag Hukum Vorry Rahmad dan Kasubag Dokumentasi Hukum Andi Rahman.
“Ke depan, kita harapkan semua saling bahu membahu dalam rangka memenuhi kewajiban HAM di Kabupaten Tanah Datar terutama memenuhi persoalan-persoalan mendasar di masyarakat dan bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya termasuk salah satinya mendorong pelayanan secara online yang akan memberi kemudahan kepada masyarakat,” sambungnya.
Sementara Plt Kabag Hukum Vorry Rahmad menambahkan, kriteria penilaian yaitu terpenuhinya 7 kategori, yaitu hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan serta implementasi Aksi HAM 2019-2020.
Kriteria penilaian indikator terhadap Kabupaten/Kota diukur berdasarkan struktur, proses dan hasil.
“Alhamdulillah kita meraih capaian nilai tertinggi dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan skor 97,18 dengan kategori Kabupaten Peduli HAM,” sebutnya.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno turut memberikan selamat, apresiasi dan terima kasih kepada kabupaten/kota penerima penghargaan.
“Selamat dan terima kasih kepada kabupaten/kota yang telah ikut bersama-sama mewujudkan kepedulian terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia di daerah dan lingkungan masing-masing sebagai cita-cita luhur kemanusiaan,” sampai Irwan yang turut menerima penghargaan sebagai kepala daerah yang ikut membina dan membangun sebagian kabupaten/kota di Sumatera untuk peduli HAM.
Lebih lanjut Irwan katakan peduli HAM merupakan sebuah keniscayaan dan kewajiban yang harus diupayakan secara maksimal agar hak-hak asasi yang melekat pada manusia diatur sebaik mungkin.
“Peduli HAM menjadi salah satu isu di tingkat global, selain hak lingkungan hidup dan demokrasi. Kita berharap dari waktu ke waktu bisa terus diperjuangkan seiring perubahan situasi dan kondisi masyarakat,” ucapnya.
Irwan juga berharap pelayanan publik berbasis HAM mendapat prioritas baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Buat rencana aksi dan perbanyak aksi-aksi untuk peduli HAM ini,” pesannya.
“Kita apresiasi Kemenkum HAM yang ikut mendorong secara internal kelembagaan tentang pelayanan publik berbasis HAM senada apa yang juga kami tekan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” sambungnya.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sumatera Barat R. Andika Dwi Prasetya menyampaikan penghargaan ini sebagai salah bentuk peringatan Hari Hak Asasi Manusia se-Dunia ke-72 yang diperingati setiap tanggal 10 Desember.
“Penyerahan penghargaan ini seyogyanya diserahkan di bulan Desember yang lalu, namun pergantian Kepala Kanwil dan sebagai besar daerah di Sumatera Barat persiapan pilkada serentak serta pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, maka baru hari ini bisa terselenggara dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” sampainya..
“Tahun 2020 ini jumlah penerima penghargaan peduli HAM sebanyak 259 kabupaten/kota atau 50,4 persen dan 11 kabupaten/kota berasal dari Sumatera Barat. Ini angka cukup tinggi lebih dari 50 persen dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dan 4 kabupaten/kota kategori Cukup Peduli HAM. Atas raihan ini, Menteri Hukum dan HAM turut memberi penghargaan kepada Gubernur Sumatera Barat sebagai pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM,” ungkap Andika.
Selain itu jelas Andika, untuk mendorong kualitas pelayanan publik juga diluncurkan program pelayanan publik berbasis HAM di lingkup internal Kemenkum HAM.
“Hari ini 24 Satker di lingkup Kemenkum HAM Sumatera Barat mendapat apresiasi yang telah berupaya membangun pelayanan publik berbasis HAM di lingkup kerja masing-masing. Penerima berasal dari beberapa lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara dan kantor imigrasi di Sumbar,” sambungnya.
Andika berharap ke depannya sinergi, kerjasama dan dukungan pemerintah daerah bersama stake holder lainnya dalam program dan kegiatan mendukung peduli HAM.
Disampaikan 11 Kabupaten/Kota Peduli HAM yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Lima Puluh Kota, Pasaman Barat, Dharmasraya, Kota Padang, Sawahlunto, Padang Panjang dan Payakumbuh.
Sementara 4 Kabupaten/Kota Cukup Peduli HAM yakni Kabupaten Padang Pariaman, Pasaman, Solok Selatan dan Kota Solok. (AL)
