Komisi I DPRD Padang hearing atau rapat dengar pendapat dengan Camat se-Kota Padang, Asisten I Bidang Pemerintahan dan lainnya mitra kerjanya, Kamis (7/1/2021). Hearing ini mempertanyakan persoalan yang dihadapi pada pandemi sekarang dan lainnya.
Ketua Komisi I DPRD Padang, Elly Thrisyanti mengatakan pihaknya ingin mengetahui berapa persen tercapai oleh tiap-tiap kecamatan, program yang telah disusun itu yang dananya berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum).
“Dari 11 kecamatan, alhamdulillah sebagian terealisasi programnya dengan memakai dana DAU, meskipun pada setengah perjalanan dialihkan ke penanganan corona,” ujar kader Gerindra, Kamis (7/1/2021).
Ia mengatakan, meskipun ada sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) pada beberapa kecamatan itu karena berbagai kendala yang dialami dan dananya masuk ke kas daerah, Komisi I tak mempersoalkan hal itu. “Kita berharap di 2021 ini semua program yang akan dilaksanakan terealisasi dengan baik. Jangan sampai ada Silpa lagi,” ucap mantan ketua DPRD Padang ini.
Lalu terang Elly, soal banyaknya pelaksana tugas (plt) di kelurahan di Padang, Komisi I minta pemko segera isi dan evaluasi ASN yang numpuk di beberapa tempat. Jangan dibiarkan saja. “Kita minta Bidang Pemerintahan koordinasi dengan BKPSDM soal hal ini. Agar kekosongan tak lagi terjadi,” paparnya.
Selanjutnya, soal kekurangan personel kata Elly, Komisi I minta rekrut tenaga dan honornya bicarakan dengan pimpinan. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Padang, Edi Hasymi mengatakan bahwa dari 11 Kecamatan di Padang, rata-rata penggunaan dana DAU terstruktut rinciannya dan programnya terealisasi baik. Meskipun dihadang Covid 19, program penanganan dan lainnya teratasi.
“Kita sangat apresiasi camat semuanya dan minta agar koordinasi terus dengan semua pihak. Agar program yang akan dijalankan maksimal hasilnya dan kekurangan bisa dicarikan jalan keluarnya,” ucap mantan kalaksa BPBD Padang ini.
Kemudian terangnya, banyaknya plt di kelurahan saat ini sebagian telah terisi dan hanya beberapa tinggal. Sisanya itu, pemko masih menanti izin pusat untuk pelantikan.
“Kita sifatnya menanti. Untuk penerimaan tenaga baru baik honor dan kontrak, kita akan lihat regulasinya dulu dan akan sampaikan pada atasan. Jika memungkinkan dan aturannya dibolehkan kita siap jalankan,” paparnya. (Ha)
