Bersama Halal Madani (BHM) melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD Padang, Senin (25/1). Audiensi ini digelar guna mendukung program Pemko Padang untuk menghidupkan ekonomi syariah.
Diantaranya dengan memberikan pemodalan syariah kepada para PKL yang terdapat di sembilan pasar strategis di Kota Padang dengan melibatkan lembaga umat terutama Baznas sebagai pemberi modal.
BHM sendiri merupakan sebuah lembaga keumatan yang bergerak pada pengembangan industri halal, keuangan syariah atau ekonomi Islam dan filantropi Islam. Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Azwar Siry, didampingi Koordinator Komisi IV DPRD, Syafrial Kani.
Dirut BHM, Hastri mengatakan, adapun pemberian modal akan dilakukan melalui BMT yang akan didirikan khusus bagi para PKL di setiap pasar strategis tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghidupkan lembaga keuangan mikro syariah yang diharapkan akan mampu menghapus dan menggantikan praktek rentenir yang selama ini menjerat masyarakat dan para PKL di Kota Padang.
Ia menyampaikan, dari hasil survei di lapangan di kecamatan, dari 104 kelurahan yang ada di Kota Padang, diprediksikan sebanyak 20 persen masyarakat yang terlilit utang dengan pinjaman keuangan melalui rentenir.
Sementara itu, pilot project BHM untuk masyarakat pedagang di Pasar Raya Padang, khususnya pada pedagang kaki lima (PKL) di sembilan pasar strategis di Kota Padang, diprediksi sekitar 80 persen para PKL terlilit utang dengan rentenir.
“Hal ini karena tidak ada lembaga keuangan yang bisa mereka akses untuk mendapatkan bantuan permodalan,” paparnya.
Syafridal Autid dari Baznas menyampaikan, kondisi keuangan masyarakat sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. “Bagaimana caranya kita mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap hutang terhadap rentenir. Perlu dukungan dari seluruh stakeholder, yang jelas melalui Baznas siap mendukung demi kemaslahatan umat,” tukasnya.
Ia berharap melalui dana pokok pikiran (pokir) anggota dewan juga bisa atau disisihkan sebagian dari harta melalui zakat harta yang bertujuan menyiapkan modal secara syariah bagi masyarakat. “Ini merupakan PR kita bersama. Apapun konsepnya, Baznas siap mengarahkan program untuk kemaslahatan umat,” katanya.
Selain itu, harus ada komitmen dari pedagang yang kita bantu, pasalnya selama ini Baznas telah melakukan pemberian bantuan modal usaha bagi pedagang kecil. “Ada sekitar 800 pedagang yang telah dibantu sebesar Rp1 juta. Namun setelah mereka dibantu, mereka masih juga kembali meminjam ke rentenir,” ujarnya.
Dan dalam waktu dekat terang Syafridal, pihaknya akan mengundang BHM untuk melakukan presentasi di kantor Baznas Kota Padang. Kepala Dinas Sosial Padang, Afriadi mengatakan, perlu pembinaan spritual terhadap masyarakat dan para pedagang yang terjerat dengan rentenir. Sehingga kedepannya terjadi perubahan pola pikir masyarakat agar tidak terjerat lagi dengan rentenir.
Ia mengatakan, kondisi masyarakat Kota Padang saat ini untuk masyarakat miskin terus meningkat, apalagi saat masih dalam pandemi Covid-19 Kemudian diakui oleh Dinas Sosial, bahwa adanya permainan dari pihak pendamping. Bahkan ada yang tidak takut sama lurah setempat itu sendiri.
“Makanya terus terjadi masyarakat miskin, yang betul-betul butuh malah tidak masuk didata penerima bantuan sosial dan ini harus disikapi,” tandasnya.
Ketua Komisi IV DPRD Padang, Azwar Siry sangat mendukung program BHM dan siap memfasilitasi apa yang diperlukan. “Kita dari Komisi IV PRD bangga dengan hadir BHM di Padang serta akan membantu keperluan lewat pokir. Bila tak bisa cepat, maka di 2022 nanti,” bebernya. (Ha)
