Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana meminta pemko melakukan evaluasi terhadap OPD yang masih rendah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Ia berharap permasalahan itu tidak begitu lama, sebab akan merugikan Pemko Padang.
“Sekda selaku Ketua Baperjakat harus ambil tindakan dan usulkan penggantian, agar kerugian tak dialami secara berkepanjangan,” ujar kader Demokrat ini pada, Senin (02/11/2020).
Menurut Ilham, Sekda memiliki wewenang untuk hal itu serta ia menginginkan segera dievaluasi jabatan kepala OPD-nya. Ia mengatakan, dalam pengusulan pergantian pimpinan baru, Baperjakat mesti menseleksi. Supaya tugas yang diberikan dapat dijalani maksimal dan target yang diberikan bisa terealisasi sepenuhnya.
“Sekda harus tunjuk sosok yang berkompeten di bidangnya, profesional dan terbuka dalam informasi,” ucap ketua DPC Demokrat Padang ini.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Yandri mengimbau kepada OPD masing-masing, supaya terus berusaha dan bergerak dalam mencapai target dengan cara apapun. Jangan jadikan Covid-19 sebagai alasan dalam bekerja.
“OPD yang rendah PAD-nya harus buat terobosoan baru dalam mencapainya dan jangan putus asa,” ucap kader PAN ini.
Selanjutnya terang Yandri, kepada Pemko Padang disarankan memberi reward pada OPD yang melebihi target yang ditentukan. Jika perlu sampaikan ke publik. Supaya apa yang diperbuat diketahui semua stakeholder, dan OPD lainnya termotivasi dalam menjalankan tugas yang diberikan.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Kota Padang, Medi Iswandi berharap PAD Kota Padang dapat tercapai dengan optimal tahun ini. Pasalnya, target PAD tahun ini sudah direalistiskan, mengingat Kota Padang masih dalam kondisi pandemi Covid-19.
Target awal PAD sekitar Rp881 miliar. Kemudian direalistiskan menjadi Rp652 miliar. Medi Iswandi berharap pencapaiannya 100 persen. “Bapenda dengan timnya dan juga 11 OPD lainnya tengah mengejar target PAD. Alhamdulillah di sektor kesehatan sudah melebihi 100 persen,” ujar Medi.
Begitu juga dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang terangnya, PAD-nya juga sudah tinggi. Sementara itu, Medi menyebut bahwa capaian PAD terendah ada pada Dinas PUPR. Seperti izin mendirikan bangunan (IMB). Pencapaiannya rendah karena tidak ada pembangunan-pembangunan yang besar dan investasi baru, sehingga PAD-nya tidak tercapai.
“Tapi alhamdulillah PBB sampai di triwulan ketiga ini targetnya tercapai. Biasanya di kondisi biasa tidak tercapai,” sebut Medi.
Oleh karena itu, Medi berharap PAD tahun ini harus bisa tercapai. Sebab jika tidak tercapai, maka akan kesulitan dalam pembayaran semua tagihan di akhir Desember nanti. “Kalau seandainya memang tidak tercapai terpaksa kegiatan-kegiatan ditunda di akhir November atau penundaan pembayaran bulanan seperti air, listrik, internet,” tandasnya. (Ha/Tin)
