Pemerintah Kota Padang optimis mengalami peningkatan dalam hal penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP. Apabila pada 2019 lalu nilai SAKIP Kota Padang mendapat predikat ‘BB’, maka di 2020 ini ditargetkan bisa meraih nilai ‘A’.
Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Padang Hendri Septa usai menyampaikan paparan atau ekspose pelaksanaan evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi (RB) Kota Padang secara virtual kepada Tim Evaluator dari Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB (Kemenpan-RB) dari ruangan Padang Command Center (PCC) Kantor Balai Kota Padang, Selasa (06/10/2020).
Juga hadir dikesempatan itu Sekretaris Daerah (Sekda) Amasrul, Asisten Administrasi Umum Didi Aryadi, Kepala Inspektorat Andri Yulika, Kabag Organisasi Raju M. Chaniago serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Amrizal RengganSementara para pimpinan OPD terkait lainnya dan unsur kecamatan mengikuti secara virtual di kantor instansi masing-masing. Sementara tim evaluator Kemenpan-RB terdiri dari Hasyyati Yusrina.
Mengawali pemaparan Plt Wako Hendri Septa menyampaikan mengenai visi dan misi wali kota dan wakil wali kota serta upaya penataan kelembagaan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada publik/masyarakat.
”Hari ini Kemenpan-RB melakukan penilaian SAKIP dan Reformasi Birokrasi yang dilakukan Pemko Padang. Khususnya terkait rekomendasi dari Kemenpan-RB sebelumnya, apakah sudah ditindaklanjuti atau belum,” sebutnya.
Hendri pun berharap Pemko Padang sudah menjalankan semua rekomendasi tersebut. Sehingga dengan itu, akan ada hasil terbaik setelah nanti ada peninjauan secara langsung.
“Harapannya adalah, semoga Kota Padang yang pada 2019 nilai SAKIP nya mendapatkan predikat BB dapat meningkat menjadi A kali ini. Sebagaimana nilai SAKIP pada 2019 meningkat dibandingkan 2018 lalu. Dimana pada 2019 nilai SAKIP Kota Padang 74,23,” sebutnya.
Ditambahkan Hendri, sejauh ini Pemko Padang telah menggulirkan penataan kelembagaan dan inovasi pelayanan kepada masyarakat.
“Hasilnya banyak program pemerintah yang mendapatkan penghargaan baik di tingkat provinsi maupun nasional,” ungkap dia.
Intinya kata Hendri lagi, Kota Padang ingin terdepan dalam pelayanan publik. Salah satunya dengan pelaksanaan evaluasi kelembagaan.
Ia pun menambahkan, dari sisi reformasi birokrasi indeksnya pada 2019 meningkat dibandingkan 2018 lalu. Di mana indeks reformasi birokrasi pada 2019 sebesar 69,58 sementara pada 2018 sebesar 68,08.
“Berbagai upaya telah dilakukan demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Padang. Hal itu terlihat dari adanya dukungan pimpinan dan komitmen yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan. Diantaranya melalui peran agen perubahan yang menunjukkan kontribusi dalam perubahan dan peningkatan budaya kerja. Serta menumbuhkan inovasi pelayanan publik di setiap OPD. Semoga ke depan lebih baik lagi,” pungkas Plt Wako Hendri mengakhiri. (***)
