Hari pertama masuk kantor Pjs Bupati Pesisir Selatan, Mardi melakukan silaturrahmi dengan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) daerah setempat, Senin (28/09/2020).
Kunjungan silaturahmi, Pjs Bupati diawali dengan mendatangi gedung Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, menemui Kajari, Donna Rumirus Sitorus.
Kunjungan ke gedung Kejari, Pjs Bupati Mardi, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kabag Kesbangpol, Hardi Darma Putra dan Kabag Humasy dan protokoler, Rinaldi. Sementara Kajari Donna Rumirus Sitorus, didampingi Kasi Intel, Agustian.
Usai silaturahmi dengan Kajari, Pjs Bupati, melanjutkan kujungan ke Kapolres, AKBP. Sri Wibowo.
Sedangkan Dandin 0311, sedang berada di luar kota, sehingga silaturahmi dengan Dandim dilanjutkan keesokkan harinya.
“Kami datang untuk bersilaturrahmi dengan Forkopimda, sekaligus meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, kata Mardi usai bersilaturrahmi dengan Forkopimda, Senin (28/09/2020) di Painan.
Dikatakan, sebagai pejabat sementara bupati, kami ingin pelaksanaan tugas yang diamanahkan berjalan dengan baik dan itu perlu dukungan anggota Forkopimda.
Sebagai Pejabat Sementara Bupati, diperlukan komunikasi dan koordinasi demi kelancaran pelaksanaan tugas yang diamanahkan.
Dikatakan, ia diamanahkan oleh Mendagri RI untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat sementara bupati selama 71 hari, mulai 26 September hingga 05 Desember 2020.
Selain menjalankan roda pemerintahan, salah satu tugas lainnya adalah mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati.
“Kita harus membangun koordinasi yang baik dengan Forkopimda dan semua pihak untuk mensukseskan Pilkada. Kita juga membutuhkan saran dan masukan dari Forkopimda terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan lainnya,” kata Mardi.
Disebutkan, Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang akan melaksanakan Pilkada 2020. Pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 memiliki tantangan yang tidak ringan.
Oleh karena itu, pelaksanaan Pilkada 2020 harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat sesuai regulasi yang ada. Bila ada yang melanggar, maka ada sanksi yang akan diterima.
“Kita berharap Pilkada 2020 berjalan lancar, aman dan damai. Dalam hal ini sangat dibutuhkan dukungan dan partisipasi dari semua pihak,” ucapnya.
(R)
