Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memuji cara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penanganan Covid-19. Hal tersebut disampaikan dalam acara Ngopi Basamo Menko di Padang, Kamis (17/09/2020).
“Kalau ingin hidup aman di tengah Covid-19, contoh Sumbar, tirulah Sumbar,” ungkap Mahfud MD ketika memberi sambutan bersama dengan Pemimpin Redaksi Media se Sumatera Barat Kamis, 17 September 2020.
Pasalnya, hanya dua provinsi di Indonesia yang telah membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait Covid-19, yaitu Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Barat.
“Sumbar merupakan provinsi yang paling siap melakukan pengedalian Covid-19. Dalam Perda Sumbar juga ada sanksi pidananya,” ujar Mahfud.
Untuk itu, kata Mahfud, Kapolda Sumbar bisa langsung melakukan operasi yustisi dengan berbekal Perda tersebut.
“Sebenarnya melalui pidana umum sudah bisa juga dilakukan, demikian juga Undang-undang Kesehatan, tapi ini sudah ada Perda-nya, Pak Kapolda sudah bisa melakukan operasi yustisi,” katanya.
Ngopi basamo dengan Menko Polhukam Mahfud Md tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Sumbar, Kapolda Sumbar, dan segenap stakeholder yang ada di Sumbar.
Pada kesempatan itu, juga dibuka sesi tanya jawab dengan Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernur Sumatera Barat.
Dalam sesi tanya jawab Mahfud MD sempat menyinggung tentang pancasila, “Jangan pertentangkan antara Pancasila dan orang Padang,” Ungkap mahfud MD tegas.
“Jangan pertentangkan Pancasila dan orang Padang, keluarga Bung Karno dan orang Padang,” ujar Mahfud MD ketika menjawab pertanyaan Ketua PWI Sumbar Heranof Firdaus.
Mahfud mengatakan, peran orang Minang sangat nyata dalam pembentukan bangsa Indonesia menjadi negara mardeka dan mengisi kemerdekaan itu.
Bahkan, dalam naskah pembukaan UUD 45, peran orang Minang sangat nyata. Harus diakui, bahasa yang digunakan sangat elok dan menawan, padahal belum ada penelitian bahasa Indonesia secara ilmiah.
Dikatakan Mahfud, dalam beberapa kali kesempatan, sebelum berpidato, Bung Karno kerap meminta pendapat Muhammad Natsir terkait pidato yang akan disampaikannya.
“Natsir pun mengoreksi apa yang akan disampaikan Bung Karno dalam pidatonya,” katanya.
Tak hanya itu, Mahfud pun menjelaskan terkait isu sertifikasi ulama yang menjadi ketakutan sebagian pihak.
“Itu bukan pemerintah, tapi Majelis Ulama. Saya tahu betul itu, karena saya yang membuka, program dai bersertifikat,” katanya.
(Tika)
