Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Solok, Nofi Candra dan Yulfadri Nurdin mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Solok sebagai calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Minggu (6/9/2020). Dimana hari ini adalah hari terakhir untuk melakukan pendaftaran.
Dalam kesempatan tersebut Calon Bupati Solok Nofi Candra mengatakan, keputusannya maju di Pilkada yang akan berlangsung 9 Desember 2020 esok, tak lepas dari keinginan tulus untuk mengabdi di tanah kelahiran dan keinginan tersebut selaras dengan cita-cita masyarakat.
“Mudah-mudahan langkah saya dan Pak Yulfadri dimudahkan Allah SWT. Semua tentu tidak terlepas dari doa dan dukungan masyarakat,” kata Nofi Candra.
Setidaknya, dilanjutkan anggota DPD RI periode 2014-2019 itu, dalam visi dan misinya bersama Yulfadri Nurdin, jika kelak dipercaya memimpin Kabupaten Solok, ada Enam (6) skala prioritas utama yang mesti diwujudkan.
“Pertama, mewujudkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan yang berwawasan lingkungan,” sebutnya.
Menurutnya, geliat kemajuan suatu daerah tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur, termasuk di dalamnya soal tranportasi dan telekomunikasi.
“Kita harus memandang Kabupaten Solok utuh. Tidak tengah, selatan, utara dan timur. Semua bisa tercapai jika kita satu pandangan tentang daerah yang kita cintai ini. Pengkotak-kotakan wilayah justru akan menjadi dilema sosial berkepanjangan. Mari luruskan pandangan, dan sama-sama berniat membangun daerah,” ajak putra asli Saniang Baka itu.
Kedua, lanjutnya, meningkatkan kualitas nilai kehidupan berdaya saing, dan ini bertumpu pada Sumber Daya Manusia (SDM) di semua elemen masyarakat. Merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Solok tahun 2019 masih 68,6 persen. Angka tersebut berada di bawah IPM Sumatera Barat (Sumbar) yang mencapai angka 72,39 persen.
“Untuk bersaing di era globalisasi hari ini, IPM menjadi harga mati yang harus kita wujudkan. Tidak mungkin berandai-randai lebih, jika SDM kita belum terbenahi maksimal,” ucapnya.
Ketiga, meningkatkan kualitas daya saing ekonomi berkelanjutan. Dalam hal ini, lagi-lagi SDM masih menjadi pijakan dasar untuk mengembangkan segala potensi ekonomi masyarakat. Saat ini, pertumbunan ekonomi Kabupaten Solok mengalami perlambatan dan berada di angka 5,31 persen di tahun 2019.
“Banyak faktor yang menyebabkan lesunya pergerakan ekonomi masyarakat. Di antaranya, belum maksimalnya pertumbuhan koperasi, UMKM, hingga rendahnya realisasi penanaman modal dalam maupun luar negeri,” paparnya.
Masalah lainnya, imbuhnya, karena belum maksimalnya penggarapan di sektor pariwisata yang sejatinya bisa mendorong perekomoniam inklusif.
Keempat, perlindungan kesejahteraan sosial masyarakat. Menurutnya, pandemi Covid-19 meluluh lantakan hampir semua sektor usaha masyarakat. Kondisi ini masih berlanjut hingga hari ini. Sebab, penyebaran corona di Sumbar masih belum berakhir dan terus mengalami penambahan.
Dalam kekalutan ekonomi, masyarakat sangat membutuhkan jaminan keberlangsungan hidup. Terutama soal kesehatan. Sedangkan hari ini, sistem jaminan sosial belum berkembang maksimal. Dalam hal ini, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memeberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial agar lebih efektif.
“Jaminan sosial bersangkut dengan pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19. Tidak mungkin ekonomi menggeliat, jika untuk jaminan kesehatan saja belum maksimal. Ini sangat patut kita perjuangkan,” ujarnya.
Kelima, mewujudkan karakter masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, dan berbudaya. Dalam hal ini, pegangannya jelas berlandaskan filosofi “Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)”.
“Semua punya tanggungjawab besar mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral dan beretika. Namun, paling penting tentu saja tauladan dari pemimpin daerah itu sendiri. Sebab, pemimpin di Minangkabau hanya didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Artinya, jika pemimpin keliru, masyarakat bisa dengan cepat memberikan teguran. Jangan ada jarak yang jauh antara pemimpin dengan yang dipimpin,” ingatnya.
Keenam, menciptakan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Saat ini harus disadari, jangkauan layanan informasi publik di Kabupaten Solok belum maksimal. Hakikat fungsi pemerintah tak lain memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
“Ini tidak lepas dari SDM dan tata kelola pemerintahan. Kami yakin, jika semua berkeinginan Kabupaten Solok baik, semua bisa diwujudkan dengan cepat dan baik pula,” tambahnya.
Di sisi lain, tak bisa dipungkiri, kebersaan Nofi Candra dan Yulfadri membuncah peta politik di Kabupaten Solok. Padahal menurut Nofi Candra, hal itu sudah lama direncanakan. Namun, situasi dan kondisi yang kala itu tidak memungkikan karena berbagai hambatan.
“Dinamika politik yang tidak menjembatani kami. Tapi kemudian Allah SWT mengtakdirkan saya dan Pak Yulfadri berpasangan. Semoga ini pertanda baik,” katanya lagi.
Nofi mengaku antara dirinya dan Yulfadri memiliki pandangan yang sama untuk Kabupaten Solok. Menurutnya, tidak ada keraguan melangkah dengan politisi lawas Kabupaten Solok itu. Apalagi, dalam perjalanan karirnya, Yulfadri Nurdin sudah pernah tiga periode menjabat sebagai Anggota DPRD dan saat ini menjabat Wakil Bupati Solok.
“Beliau punya pengalaman yang mumpuni. Orangnya pun ramah dan punya visi yang sama dengan saya. Insyaallah kami bisa mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Solok,” tutupnya. (Red)
