Sekretaris Komisi II DPRD Kota Padang Boby Rustam mengatakan, untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang, perlu segera dilakukan kaji ulang perhitungan pendapatan daerah yang didapat dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari PT Pelindo II Teluk Bayur Padang.
“Pembangunan kota ini kedepannya akan lebih baik lagi di segala sektor tentunya dengan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Dari mana anggaran itu diambilkan, ya sudah pastinya melalui pencapaian pendapatan daerah secara maksimal,” ungkap Boby kepada wartawan, Selasa (06/08/2020).
Untuk itu, dalam rangka peningkatan pendapatan, Boby Rustam meminta kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang untuk segera melakukan kajian ulang terhadap perhitungan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterima dari pihak PT Pelindo II Teluk Bayur, yang berada di kawasan Kecamatan Padang Selatan tersebut.
Ia mengatakan, PT. Pelindo II Teluk Bayur, pada prinsipnya sudah memasuki kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dimana kawasan yang masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), menjadi prioritas oleh pemerintah sebagai ladang pendapatan.
Selain itu, untuk diketahui, saat ini sudah banyak perusahaan- perusahan asing yang bercokol di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur, dan baru – baru ini berdiri salah satunya perusahan asing yang bernama Asia Agro.
“Ini tidak tanggung-tanggung besar perusahaannya, dengan kapasitas sekian ribuan ton konsumsinya,” sebut Boby Rustam yang merupakan wakil rakyat putra Teluk Bayur ini.
Dalam hal ini, tegas Boby Rustam lagi, dinas terkait harus mendata kembali dan harus tahu apa – apa saja perusahan yang ada saat ini di kawasan PT Pelindo II Teluk Bayur.
“Dalam pembahasan KUA PPAS APBD TA 2O21 bersama Bapenda beberapa waktu lalu, masa iya, Semen Padang saja mampu memberikan untuk pendapatan daerah sebesar Rp.9,5 Miliar, sementara Semen Padang juga membayar pajak pada PT Pelindo II,” katanya.
“Dan pada kenyataannya kok, PT Pelindo II cuma sanggup Rp2 milar, sementara pemasukan yang dihasilkan melalui pelabuhan ini sangat luar biasa besarnya. Bisa dikatakan dipelabuhan ini transaksinya hitungannya adalah Dolar. Nah ini perlu untuk disikapi Bapenda guna peningkatan pendapatan,” pungkasnya.
Disamping itu, tak hanya pedapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB), tapi juga dari sektor perparkiran yang terlalu monoton tidak ada peningkatan sama sekali dan juga masalah piutang yang sangat lamban penanganannya.
“Seperti persoalan SPR contohnya, tunggakkan pajak yang sudah sekian lama dengan jumlah yang tak sedikit, tak terlihat penanganan serius dari pemko, serta sektor – sektor lain yang perlu dikaji ulang,”
“Nah ini perlu untuk disikapi Bapenda serta dinas terkait lainnya guna peningkatan pendapatan,” pungkas kader Gerindra Kota Padang ini. (Ha/RLS)
