Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar), melaksanakan Sidang Paripurna Istimewa mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-75, Jumat (14/8/2020).
Sidang Paripurna Istimewa tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dan acara paripurna itu juga dilaksanakan secara virtual.
Ketua DPRD Sumbar Supardi saat memimpin Sidang Paripurna Istimewa itu menyebutkan, kali ini ada tiga pidato, yakni pidato presiden RI dihadapan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tahun 2020, dalam rangka menyampaikan laporan tahunan lembaga negara dan lembaga pemerintahan.
“Kedua, pidato kenegaraan Presiden RI dan ketiga pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian pengantar/keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-undang (RUU), tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021,” kata Supardi.
Lebih lanjut ia mengatakan, dalam sistem demokrasi, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang diamanatkan ke MPR. Maka rakyat perlu mengetahui sejauh mana lembaga negara dan lembaga pemerintahan telah melaksanakan tugas dan kewajibannya, sesuai dengan yang diamanatkan dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Masyarakat perlu mengetahui, sampai sejauhmana capaian kerja masing-masing lembaga negara dan sampai sejauh mana permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya,” sebutnya.
Sebagai pemberi kedaulatan, dilanjutkan Supardi, rakyat dapat pula memberikan evaluasi dan umpan balik terhadap kinerja lembaga negara, dan lembaga pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
“Namun permasalahannya, terbatasnya ruang dan saluran yang bisa digunakan oleh rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya, dalam rangka mengevaluasi dan memberikan umpan balik terhadap kinerja lembaga negara dan lembaga pemerintahan,” tuturnya.
Supardi menyebutkan persoalan-persoalan dis integritas, kerawanan sosial dan kerawanan ekonomi menunjukkan tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran, masih menjadi hambatan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
“Diluar hal tersebut, hal yang perlu jadi perhatian semua pihak yakni komitmen kita terhadap negara dan bangsa Indonesia. Rasa memiliki dan rela berkorban sebagaimana yang ditunjukkan oleh pejuang kemerdekaan, sudah mulai hilang dari sanubari masyarakat,” terangnya. (Syafri)
