Sebagai anggota DPRD Kota Padang, Budi Syahrial mengingatkan pentingnya verifikasi ulang seluruh database penduduk miskin Kota Padang setelah penyaluran BLT tahap dua. Hal itu disampaikannya ketika menjadi pembicara di RRI Pro 2 FM soal Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap Tahap 2 dan 3 yang telat dicairkan dan disalurkan, Rabu (19/08/2020).
“Perlunya verifikasi ulang seluruh database penduduk miskin Kota Padang setelah penyaluran BLT tahap 2,” kata anggota Komisi I DPRD Kota Padang ini.
Tak hanya itu, Budi Syahrial menekankan, agar dilakukan pergantian petugas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
“Dan mengganti petugas PSM yang terindikasi memberikan data tidak benar kepada Kepala Dinas Sosial Kota Padang,” cakap politisi Partai Gerindra yang dikenal vokal ini.
Pada kesempatan itu, Budi Syahrial juga menyinggung pengajuan hak interpelasi anggota DPRD Padang terkait pencairan BLT tersebut. “Proses interpelasi kami usung untuk menggasak lambannya pembayaran BLT tahap 2 dan 3 yang akhirnya dibayarkan hari ini,” ungkapnya.
Dikatakannya, masyarakat yang menerima BLT jumlahnya naik dari 44.000 KK menjadi 62.100 KK namun besarannya dikurangi dari 600.000 menjadi 300.000/KK miskin. “Saya juga meminta agar KK yang miskin atau mengaku miskin ditempeli sticker agar yang tidak layak menerima menjadi malu dan sadar bahwa mereka tidak layak menerima bantuan,” pungkasnya.
“Mari kita kembangkan budaya malu meminta bantuan jika memang tidak layak menerimanya,” cakap mantan jurnalis Jawa Pos Group (JPG) ini.
(Ha)
