Kota Padang Panjang menjadi daerah pertama di Sumatera Barat (Sumbar) yang berkomitmen, mengusung konsep Syariah di seluruh koperasi di kota berjuluk ‘Serambi Mekah’ itu.
Hal itu ditandai dengan dilaunchingnya Kota Padang Panjang sebagai Kota Koperasi Syariah, oleh Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, bertepatan dengan Peringatan Hari Koperasi ke-73, Tingkat Sumatera Barat, Rabu, (22/07/2020).
Bersamaan pada acara yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Sumbar itu Walikota Padang Panjang, Fadly Amran, menerima penghargaan, “Daerah Dengan Kinerja Koperasi Terbaik 2 (Dua) di Sumbar” dari Gubernur Sumbar.
Walikota Fadly Amran mengatakan, pembangunan Koperasi Syariah menjadi program yang sangat prioritas dalam RPJMD Kota Padang Panjang.
“Saat ini setengah dari 45 koperasi di Kota Padang Panjang, telah melaksanakan pola syariah dan kita menargetkan seluruh koperasi yang ada di Kota Padang Panjang telah terkonversi ke pola syariah dalam 5 (lima) tahun periode RPJMD 2018-2023,” kata Fadly Amran.
Lebih lanjut, dikatakan Walikota Fadly Amran, strategi, arah kebijakan Pemko Padang Panjang terkait koperasi yakni, membentuk Tim Percepatan Pengembangan Koperasi Syariah. Kemudian memfasilitasi penyiapan Dewan Pengawas Syariah, bekerja sama dengan UPTD BLK Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Syariah Nasional – MUI Pusat.
“Sosialisasi terus dilakukan tentang pengelolaan koperasi pembiayaan syariah. Kita juga bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa untuk pendampingan pengelolaan Koperasi Syariah,” pungkas Wako.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat membacakan sambutan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, Koperasi harus masuk ke sektor-sektor ekonomi unggulan nasional, yaitu pangan, komoditi, maritim, pariwisata dan industri pengolahan.
“Masa depan Indonesia berada pada generasi milenial. Koperasi harus masuk pada sektor ekonomi kreatif, di mana anak-anak muda saat ini banyak terlibat dalam sektor tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, koperasi yang saat ini sudah aktif, baik itu koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, dan lainnya harus berada pada kesatuan ekosistem yang terintegrasi satu sama lain.
“Saat ini, sumber dan saluran pembiayaan yang ramah untuk UMKM dan koperasi tengah kami benahi dan LPDB sudah kita tetapkan 100 persen penyalurannya untuk koperasi dengan prosedur yang lebih mudah,” tuturnya.
Sementara, Ketua DEKOPIN Wilayah Sumbar, Hendra Irwan Rahim, mengatakan, Covid -19 telah berdampak di berbagai sektor termasuk UKM dan koperasi.
Hendra menghimbau agar koperasi dapat memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian, koperasi hendaknya beralih ke pola syariah, karena Sumatera Barat berlandaskan ‘Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah‘, seperti yang telah dilakukan Kota Padang Panjang
Hadir pada acara tersebut sejumlah kepala daerah, sejumlah pejabat Pemprov Sumbar, pejabat dari sejumlah daerah di Sumbar.
Acara peringatan Hari Koperasi ke-73 juga disaksikan secara virtual melalui aplikasi Zoom di seluruh kabupaten kota di Sumbar.
(AL/RiKIPP)
