Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Sosial PPKB PPA mengklarifikasi tulisan salah satu media online, yang antaralain menyatakan, ada permainan Oknum PNS memberikan BLT untuk masyarakat terdampak Covid-19 kepada PNS pula.
Kepala Dinas Sosial PPKB PPA Kota Padang Panjang Drs. Osman Bin Nur, M.Si menyampaikan, bila ada permainan oknum silahkan dibuktikan dulu.
“Tidak ada permainan oknum PNS meloloskan seorang PNS lain untuk bisa menerima BLT di Padang Panjang. Kalau terbukti ada, maka staf yang bermain itu akan saya tindak,” ungkapnya saat ditemui, di ruang kerjanya, Rabu, (10/06/2020).
Data-data yang membuktikan terjadinya penyelewengan, kata Osman, tentu harus jelas. “Bila benar itu ada terjadi dan bisa dibuktikan, kita sangat mengapresiasi. Berarti telah membantu kerja kami,” lanjutnya. Disebutkan, penyaluran dana BLT masyarakat terdampak Covid-19, itu sangat berpegang kepada aturan.
“Jika ada PNS yang menerima, maka dia akan kita tagih kembali. Kita minta dia mengembalikannya. Sebab, aturannya sudah jelas, penerima Bansos tidak boleh dari PNS, TNI, Polri, BUMN BUMD,” jelasnya.
Namun demikian terhadap kesalahan pendataan di beberapa tempat, katanya, memang sempat terjadi, tetapi tidak dilakukan secara sengaja. Salah satu contoh katanya, di KK tertulis Guru. Tidak tertera PNS atau non PNS. Setelah di cek oleh PSM ternyata PNS, maka pihak Dinas Sosial menarik bantuan itu kembali.
“Dari data kami ada 4 PNS yang mengalami seperti ini. Mereka tidak jadi menerima karena diminta mengembalikan lagi,” ungkapnya.
Seluruh data penerima BLT telah terinformasikan dengan detail “by name by address” di laman website : bansos.padangpanjang.go.id . Data tersebut telah melalui proses verifikasi berjenjang. (AL/Hrs)
