Sekretaris Daerah Kabupaten Solok dan Sekda kabupaten / kota serta Sekda Provinsi melaksanakan rapat online via video conference dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam rangka persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020, yang bertempat dirumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Solok di Koto Baru, pada hari Sabtu, (13/06/2020).
Dalam rapat online via video conference dengan Kemendagri tersebut dihadiri oleh Sekjen Kemendagri, Irjen, Dirjen Otda (Akmal Malik) dan Dirjen BKAD (Dr. Adrian) serta Dirjen Bangda (Nunung), turut hadir juga Ka. BPP serta jajaran lainnya, kemudian dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Solok diikuti oleh Sekretaris Daerah (Aswirman, SE, MM) dan didampingi oleh Kasubag Humas (Afrianto, SH).
Pada kesempatan tersebut, Kemendagri dan seluruh sekda kabupaten/kota serta provinsi yang akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 membahas mengenai pilkada serentak yang akan digelar pada tanggal 09 Desember 2020 nanti dan akan diikuti oleh 9 (sembilan) provinsi dan 261 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Kemudian vidcon yang diikuti oleh Sekda Kabupaten Solok juga membahas mengenai dana hibah untuk pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 ini.
Selanjutnya Kemendagri juga berpesan kepada seluruh penyelenggara / pelaksana pilkada di daerah agar dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah untuk pilkada serentak tersebut dan mengingatkan seluruh unsur penyelenggara pilkada agar dapat mengajukan surat tertulis kepada pemerintah daerah terkait penggunaan dana hibah serta bagi seluruh penyelenggara agar dapat terus mejaga komunikasi dan koordinasi dengan unsur pusat demi menghindari kesalahpahaman di daerah.
Kemendagri juga berpesan kepada para kepala daerah yang daerahnya mengikuti pilkada serentak 2020, agar dapat memberikan kemudahan bagi penyelenggara dalam menggunakan dana hibah yang ada.
Pada kesempatan tersebut, Kemendagri juga mengajak seluruh kepala daerah dan penyelenggara pilkada untuk bersama-sama mewujudkan kerja sama yang baik demi mensukseskan pilkada 2020 yang aman dari Covid-19 dan sebelum pilkada dilaksanakan, seluruh penyelenggara agar dapat terus mensosialisasikan serta memberikan gambaran atau pemahaman kepada masyarakat terkait pelaksanaan pilkada yang aman Covid-19.
Demi mewujudkan pelaksanaan pilkada aman Covid-19, maka penyelenggara juga harus memepersiapkan segala kebutuhan seperti APD (masker, hands coon, face shield dan alat cuci tangan), red.
Terakhir jajaran Kemendagri yang ikut vidcon online dengan sekda tersebut berharap dukungan kepada kepala daerah dan berbagai unsur stakeholder dalam kelancaran pilkada nanti, Dengan adanya sumber daya yang baik, maka kita optimis pilkada serentak ini akan berjalan dengan baik dan lancar.
Kemudian, saat awak media topsumbar.co.id melakukan wawancara melalui via WhatsApp dengan Sekda Kabupaten Solok (Aswirman, SE, MM), terkait vidcon online dengan Kemendagri tersebut, Beliau menyampaikan bahwa dengan keterbatasan waktu, maka kita tidak bisa banyak bertanya kepada pihak jajaran Kemendagri mengenai persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 ini.
“Intinya, kita fokus membicarakan kesiapan daerah untuk melaksanakan Pilkada serentak di daerah termasuk Kabupaten Solok. Terutama dalam masalah dana hibah Pilkada yg telah di tandatangani NPHD nya,” jelas Sekda.
“Berhubung karena dalam suasana Pandemi, NPHD harus di restrukturisasi untuk pengadaan APD dan harus di optimalkan dan menyangkut hal ini akan kita bahas dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada hari Senin besok,” tambahnya.
Terakhir Sekda (Aswirman, SE, MM) menyampaikan dengan kondisi keuangan daerah saat ini sedang diarahkan ke penanganan Covid-19 maka untuk kekurangan anggaran pelaksanaan pilkada nanti, maka pihak KPU dan Bawaslu akan mengajukan kekurangan tersebut agar dibiayai oleh APBN bukan dari APBD, terutama untuk pengadaan APD dalam pergelaran pilkada serentak tahun 2020 nanti.
Andar MK.
