Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dananya dari APBD Payakumbuh, sebesar Rp 6.353.100.000 dari program jaring pengaman sosial, dampak ekonomi Covid-19, tuntas dicairkan. Sebanyak 7.059 KK yang berdomisili di 43 kelurahan pada lima kecamatan, masing-masing kebagian Rp 900.000.
Walau begitu, masih ada sekitar 1.200 KK lagi yang masih menunggu bantuan yang sama. Karena, data mereka saat dilakukan klarifikasi lewat data adminduk, data penerima PKH atau penerima sembako Kemensos, beberapa KK di antaranya masih terjadi data yang ganda.
Sehingga, BLT buat sekitar 1.200 KK itu, masuk dalam gelombang kedua pembayarannya. “In syaa Allah, dalam bulan Juli nanti sudah bisa dicairkan,” kata Plt. Kadis Sosial Yunida Fatwa, di Balaikota, Kamis (25/06/2020).
Dikatakan, validasi data itu perlu dilakukan. Agar penerima BLT benar-benar tepat sasaran. Karena, di lapangan, banyak ditemukan yang masuk usulan, setelah dicek ulang, ada yang tak sesuai indikator.
Di tempat terpisah, Walikota Payakumbuh H. Riza Falepi, membenarkan, ia menyuruh Sekdako H. Rida Ananda dan pihak Dinas Sosial, agar benar-benar melakukan validasi data secara akurat.
Menurut Walikota, mereka yang tidak pantas menerima BLT, seperti KK punya aset rumah dan kendaraan roda empat yang baik, tertangkap tangan masuk dalam daftar. Dan itu, sangat memalukan. “Malu-maluin saja. Kenapa orang bersangkutan, masih mau saja dimasukan dalam daftar calon penerima BLT,” ungkap Walikota.
Harusnya, ketika petugas kelurahan datang melakukan pendataan, orang mampu mengaku miskin itu, menolak namanya didaftarin. Tapi, itu tidak dilakukan yang bersangkutan. Ironisnya, ketika namanya terekspose di media, ia juga tak merasa malu. “Sungguh sangat heran saya, tambah Wako.
Di antara, ratusan nama warga yang harus didelet dalam daftar calon penerima BLT, selain orang-orang berharta, juga keluarga pensiunan ASN. BUMD, BUMN, orang yang sudah pindah, meninggal dunia serta suami atau isterinya punya penghasilan tetap sebagai staf harian lepas pemko.
Walikota Riza Falepi, juga menyayangkan, di antara orang-orang yang dicoret dari daftar itu, malah ikut pula yang menuding pemko, pihak kecamatan dan kelurahan tidak becus. Memprovokasi, seolah pemerintah tidak peduli dengan nasib mereka. Orang-orang aneh seperti itu, seyogianya tidak dipercaya warga kota lainnya, ingat Walikota.
(Ton)
