Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang, Zulhardi Zakaria Latif menegaskan, hasil evaluasi PSBB tahap I, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mentaati aturan. Hal itu disebabkan karena masyarakat didesak kebutuhan harian.
“Tentu tidak komitmennya masyarakat disebabkan ada sesuatu hal yang tidak dilakukan pemerintah kota,” ungkap Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Padang ini, Kamis (07/05/2020).
Menurut Zulhardi, saat ini masyarakat didesak kebutuhan harian, tentu mereka akan berusaha mencari penghasilan. Artinya, sepanjang bantuan jaringan pengaman sosial (JPS) Covid-19 itu belum dicairkan, masyarakat akan tetap mencari nafkah ke luar rumah.
“Sementara kita bicara PSBB, sementara masyarakat bicara kebutuhan hariannya. Sepanjang bantuan pemerintah itu belum diberikan ke masyarakat, masyarakat akan tetap mencari nafkah keluar,” katanya.
Dikatakan Zulhardi, jika pemerintah ingin pelaksanaan PSBB sukses, tentu bantuan Rp600 ribu per bulan itu dicairkan dan disalurkan ke masyarakat.
“Sudah 2 bulan, berarti Rp1.200.000,-, ini harus dicairkan ke masyarakat. Supaya masyarakat akan tenang di rumah dan bisa mencukupi kebutuhan harian mereka,” cakap Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Padang ini.
Pria yang akrab disapa Buya ini mencontohkan di Pasar Belimbing. Ia mengatakan, aktivitas di Pasar Belimbing terus ramai setiap harinya, apalagi menjelang berbuka puasa.
“Sepanjang dana bantuan itu tidak dicairkan, maka masyarakat akan tetap keluar rumah. PSBB baru akan jalan, jika bantuan dicairkan ke masyarakat,” tegas anggota dewan dari daerah pemilihan Padang II yang meliputi Kuranji-Pauh ini.
Untuk itu, dia mendesak agar Pemko Padang segera mencairkan bantuan yang telah direncanakan tersebut kepada masyarakat. “Kita tentu tak ingin keadaan seperti ini berlarut-larut sehingga merusak semua sendi kehidupan. Kita minta Pemko segera mencairkan bantuan sehingga masyarakat berdiam di rumah dan penyebaran Covid-19 ini bisa kita putus,” pungkasnya.(H)
