Komisi IV DPRD Padang mendatangi kantor Lurah Batipuh Panjang, Senin (04/05/2020 untuk mendalami persoalan yang dihadapi kelurahan dalam pendataan bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19. Kunjungan dipimpin Ketua Komisi IV Azwar Siry dengan koordinator Ketua DPRD Syafrial Kani, para legislator itu mempertanyakan jumlah data penerima bantuan terdampak Covid-19 di kelurahan itu.
Ketua Komisi IV Azwar Siry menyatakan, kedatangan DPRD ke kelurahan adalah untuk mengetahui sejauh mana data yang dihimpun kelurahan dari RT serta kendala ala yang dihadapi saat mengumpulkan data.
“Era covid 19 sesuatu yangbtak pernah terbayang sebelumnya. Sehingga kita tentu dituntut bekerja sesuai dengan keadaan saat ini. Soal data ini sangat riskan, karena sebanyak yang terdata, sebanyak itu pula yang tidak masuk. Karena definisi terdampak Covid-19 ini sangat luas,” katanya.
Selain itu, dalam masa saat ini, kelurahan tidak hanya bertugas dalam melayani masyarakat namun juga dituntut memberikan keyakinan kepada masyarakat tentang kebijakan pemerintah kota dalam memperlambat penyebaran Covid-19.
“Hal ini tentunya tidak gampang diterima masyarakat. Karena ada pameo sekarang, tetap di rumah mati, keluar rumah mati. Maka mereka memilih keluar rumah. Sementara bantuan yang diharapkan belum juga diterima,” ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Syafrial Kani menyatakan aparat di kelurahan harus bertegas-tegas kepada masyarakat. Karena kita tak ingin kecolongan dalam penyebaran Covid-19 ini.
“Seperti yang terjadi di Lolong, ada warga yang meninggal diselenggarakan tanpa protap Covid-19, ternyata yang yang bersangkutan positif. Juga ada bidan di kawasan Kuranji yang positif, namun masih melayani pasien. Ini tentunya akan semakin memperbesar kasus Covid-19 di Padang,” katanya.
Untuk itu, dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini, harus ada ketegasan aparat dalam membatasi pergerakan masyarakat. “Ini tanggungjawab kita bersama untuk memberi pemahaman kepada masyarakat agar mata rantai penyebaran Covid-19 ini bisa segera diputus,” katanya.
Sekretaris Lurah Batipuh Panjang Harmaitati menyatakan, dalam penanggulangan Covid-19 ini pihak kelurahan sudah melakukan berbagai langkah, diantaranya penyemprotan disinfektan ke masjid dan mushalla serta sarana umum lainnya.
“Selain itu, warga yang baru datang dari luar daerah diminta isolasi diri di rumah selama 14 hari. Jika ada gejala, maka akan ditindaklanjuti oleh pihak Puskesmas. Jika tidak, tentu bisa beraktivitas seperti biasa,” ujarnya.
Terkait data, pihak kelurahan sudah mengajukan sebanyak 1.677 kepala keluarga yang terdampak, yakni warga yang pekerjaannya bukan PNS dan bukan pensiun atau penerima PKH dan DTKS namun termasuk yang kurang mampu.
“Lalu bertambah 150 KK yang merupakan ibu kader posyandu dan PKK. Data itu sesuai dengan kuota yang diminta pihak kecamatan,” katanya.
Sementara beberapa kendala yang dihadapi, yakni saat ini masih ada masjid masjid yang melaksanakan ibadah berjamaah seperti tarawih sehingga memberi kekhawatiran adanya penyebaran Covid-19.
Disamping itu, dia menyatakan aparat kelurahan juga sebagai garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam memberi pelayanan. Untuk itu, dia meminta agar ada pemeriksaan berupa rapid test kepada aparat kelurahan.
“Dalam melayani masyarakat kami kan tidak tahu mana warga yang terpapar Covid-19 mana yang tidak. Sebagai antisipasi kami meminta sebelum memasuki kantor, warga diwajibkan cuci tangan dan memakai masker. Namun untuk rapid test ini kami harap melalui anggota DPRD bisa difasilitasi,” katanya.
Kunjungan itu diikuti sejumlah anggota Komisi IV diantaranya Mukhlis, Zulhardi Z Latif, Wismar Panjaitan, Mastilizal Aye, Muhidi, Andi Wijaya dan Zalmadi.(H)
