Usai rapat paripurna penutupan masa sidang I dan pembukaan masa sidang II, DPRD Kota Padang bersama Pemko melanjutkan rapat membahas wabah corona atau Covid-19 di Kota Padang hingga Jumat dini hari, (01/05/2020).
Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani didampingi Wakil Ketua Arnedi Yarmen, Sekretaris Dewan Hendrizal Azhar dan dihadiri segenap anggota dewan.
Sementara itu, dipihak Pemko Padang hadir Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa, Sekdako Amasrul, Kepala Dinas Kesehatan Feri Mulyani Hamid, Kepala Dinas Sosial Afriadi, Kepala BPBD Barlius, Kepala Satpol PP Alfiadi, Kepala Bapenda Al Amin dan segenap kepala OPD lainnya serta Forkopimda.
Pertanyaan bernas dengan nada sedikit garang diajukan oleh anggota DPRD Kota Padang. Misalnya saja anggota Fraksi Partai Gerindra Budi Syahrial. Budi Syahrial pada kesempatan itu mempertanyakan kenapa bantuan untuk warga terdampak Covid-19 tak kunjung dicairkan.
“Saya konsen kepada persoalan data penerima bantuan. Ada beberapa hal yang kita cemaskan ketika dana ini kita salurkan. Temuan kami di lapangan, ketua RT dan RW tidak dilibatkan, yang ditugaskan justu PSM. Padahal, yang paling tahu kondisi warganya adalah Ketua RT dan RW,” kata Budi.
Menjawab pertanyaan Budi Syahrial tersebut, Sekdako Padang Amsrul menjelaskan, masih terbuka kesempatan tambahan data melalui RT dan RW masing-masing.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Afriadi menjelaskan, sebanyak 28.594 KK akan dibantu oleh dana APBN dan datanya bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ditambah BDT Pemko ke pusat dengan besaran perbulannya menunggu keputusan pusat
Sedangkan sebanyak 13.415 KK melalui dana APBD Provinsi Sumatera Barat dengan besaran Rp600 ribu per bulan. Untuk 70.500 KK akan dibantu melalui APD Kota Padang sebesar Rp600 ribu per bulan dan dana disiapkan untuk 3 bulan. (H/Rls)
