DPRD Kabupaten Limapuluh Kota tergolong paling serius, tidak hanya untuk atasi penyebar virus Covid-19, melainkan juga serius dalam mengatasi dampak sosial masyarakat dari penyebaran virus mematikan tersebut.
Buktinya saja, seluruh anggota dewan setempat sepakat untuk mengalihkan kegiatan pokok-pokok pikiran mereka yang sebelumnya lebih fokus ke kegiatan infrastruktur ke kegiatan penanganan Covid-19.
Setidaknya, Rp 3,5 milyar anggaran pokir DPRD setempat dimanfaatkan untuk bantuan sosial penanganan dampak Corona. “Kegiatan pokir kita dialihkan untuk penanganan dampak Covid-19,” terang Wendi Chandra Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota pada Selasa (14/04/2020) siang. Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, anggaran sebesar Rp 3,5 milyar tersebut nantinya dimanfaatkan untuk bantuan sosial berupa sembako bagi masyarakat kurang mampu.
Sedangkan Ketua DPRD Limapuluh Kota, Deni Asra mengatakan usai rapat konsultasi penanganan Covid-19 bersama Bupati pada Senin (13/04/2020) siang, di dapat sejumlah kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah. Untuk DPRD sendiri, katanya, masing-masing anggota dewan mengalihkan Rp 100 juta dari kegiatan pokir untuk penanganan dampak Covid-19.
“Rp 100 juta pokir setiap anggota dewan, dialihkan untuk penanganan dampak Covid-19. Ada 35 anggota dewan dengan nilai pokir Rp 3,5 milyar dimanfaatkan untuk bantuan sosial,” terangnya.
Kemudian, kata Deni, DPRD meminta kepada Bupati Irfendi Arbi untuk segera mengeksekusi secepat mungkin dana penanganan Covid-19 sebesar Rp 15 M untuk penyediaan APD. “DPRD juga meminta kepala daerah untuk melakukan percepatan pemberian bantuan sembako kepada masyarakat terdampak virus Corona. Serta ada beberapa poin penting lainnya terkait penanganan Covid-19,” terang Ketua DPRD Limapuluh Kota itu.
(Ton)
