Penanganan wabah wabah covid-19 yang terus menghantui Kota Padang, jelas membutuhkan banyak dana. Untuk itu, DPRD Padang pun ikut andil dengan melakukan efesinsi sejumlah anggaran yang kemudian dialokasikan untuk membantu pemko Padang dalam penanggulangan covid-19.
Ketua DPRD Padang Syafrial Kani didampingi Wakil Ketua Arnedi Yarmen, Kamis (02/04/2020) di ruang kerjanya menyatakan efesiensi anggaran itu dilakukan diantaranya dengan pembatalan pembelian mobil dinas pimpinan, pengurangan perjalanan dinas dan pemotongan anggaran makan minum.
“Kita telah berulang kali melakukan rapat koordinasi secara maraton. Dan dalam rapat tersebut diputuskan dana pembelian mobil dinas dengan nilai Rp3,2 milyar akan dialokasikan untuk membantu pemerintah dalam memerangi covid-19. Juga pengurangan tiga perjalanan dinas dan pemotongan anggaran makan minum,” ucapnya.
“Dengan efesiensi yang dilakukan itu, terkumpul dana mencapai Rp6,483 miliar yang akan kita keluarkan membantu pemerintah untuk tahap awal dalam penanggulangan covid-19 ini,” tambahnya.
Dalam kesemptan itu, Ketua DPRD juga menghimbau masyarakat Kota Padang untuk tidak panik menghadapi covid-19. Selain itu, masyarakat di himbau untuk tidak keluar rumah jika tidak ada urusan mendesak yang harus di lakukan.
“Kita tak perlu panik berlebihan, yang penting tetap waspada. Saya mengajak warga kota untuk teruslah berdoa, semoga wabah ini cepat hilang dari Indonesia. Selain itu, budayakan pola hidup sehat, serta hindari kontak fisik serta keramaian,” tegasnya.
Wakil DPRD Kota Padang Arnedi Yarmen juga menjelaskan bahwa pada saat ini Kota Padang telah menyiapkan anggaran untuk pembelian APD bagi tenaga medis dan pengadaan beras bagi masyarakat.
“Pada saat ini Pemko Padang telah mengalokasikan dana untuk pembelian APD dan obat-obatan yang dibutuhkan tenaga medis. Selain itu, pemko juga telah menganggarkan untuk pengadaan beras bagi kebutuhan masyarakat. Untuk tahap awal ini dianggarkan Rp100 miliar,” ucapnya.
Lebih lanjut, Arnedi menjelaskan juga bahwa dalam penyalurannya, adalah kewenangan eksekutif, namun pihak legislatif akan senantiasa mengawasi agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran.
“Untuk penyaluran bantuan, kita akan bekerjasama dengan pemerintah dalam hal penyaluran di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, DPRD akan turun ke lapangan bersama camat, lurah untuk melihat langsung keadaan masyarakat,” tambahnya. (H)
