Dalam upaya meningkatkan sinergi dan peningkatan kualitas pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS) di daerah, BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sebagai salah satu pilar utama dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS) kembali menggelar Forum Komunikasi Para pemangku Kepentingan Utama Tahun 2020 di ruang rapat walikota Padang Panjang, dilansir Topsumbar.co.id dari laman Jamkenews, Senin, (23/03/2020).
Turut hadir Walikota Padang Panjang, Fadly Amran, Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Sonny Budaya Putra, serta Kepala Dinas terkait dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi Yessy Rahimi beserta rombongan.
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Walikota Padang Panjang Fadli Amran, menyampaikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung pelaksanaan JKN – KIS di Kota Padang Panjang yang dikenal sebagai Kota Serambi Mekah.
“Saya berharap adanya kegiatan ini semakin memperkuat sinergi dan komitmen kita untuk memberikan jaminan kesehatan dan layanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Selain itu bagi badan usaha yang belum menjaminkan jaminan kesehatan pekerja atau karyawan, kami menghimbau untuk segera mendaftarkan karyawannya ke JKN – KIS. Karena program ini harus didukung oleh semua pihak, gotong royong dalam jaminan kesehatan,” ujar Fadli kepada tim Jamkesnews.
Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi Yessy Rahimi mengatakan, pertemuan ini rutin dilaksanakan dengan tujuan untuk membahas kendala – kendala yang terjadi dan laporan terkait pelaksanaan program JKN–KIS di Padang Panjang.
“Kami sangat apresiasi Pemerintah Daerah Kota Panjang, dimana Kota Padang Panjang termasuk dari 44 Kota di seluruh Indonesia yang telah Universal health Coverage (UHC). Artinya lebih dari 95% persen penduduk Padang panjang telah ter-cover JKN–KIS yang tercatat di akhir bulan Februari kemarin,” ujar Yessy.
Lebih lanjut Yessy mengatakan, kegiatan memang selalu membahas kerja sama yang ingin dilakukan. Hal ini juga diperkuat dengan adanya beberapa tujuan yang ingin dicapai seperti terwujudnya komunikasi yang baik, tercapainya pemahaman yang sama, hingga terlaksana jaminan dan layanan kesehatan terbaik kepada masyarakat Kota Padang Panjang.
“Ke depannya bersama Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang ingin meningkatkan kesadaran pemberi kerja khususnya badan usaha, agar para karyawan atau pekerjanya sudah ter-cover JKN. Hal tersebut bagian dari tanggung jawab dari badan usaha dalam memberikan jaminan kesehatan,” tutup Yessy.
(AL/Rls)
