Suasana Rakor DPRD Sumbar bersama Forkopimda
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna memantau situasi terkini dalam penanganan, pengendalian penyebaran Virus Corona (Covid-19), yang bertempat di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Sumbar, Selasa (24/3/2020).
Ketua DPRD Sumbar, Supardi yang memimpin jalannya Rakor tersebut mengatakan, dari banyaknya pertanyaan masyarakat berkaitan dengan penanganan penyebaran Covid-19 di Sumbar, maka DPRD memandang perlu untuk menggelar Rakor dengan Forkopimda.
“Dengan demikian dapat diperoleh gambaran apa dan bagaimana penanganan penyebaran Covid-19 di Sumbar ini,” kata Supardi.
Supardi menyebutkan, saat ini Covid-19 sudah menjadi pandemik di hampir seluruh belahan dunia. Di Indonesia sendiri, hingga saat ini telah terjangkit di 22 provinsi dengan jumlah terpapar sebanyak 579 orang dan angka kematian 43 orang, sementara yang sembuh hanya sebanyak 30 orang
“Dari data tersebut menunjukkan kasus meninggal lebih banyak daripada yang sembuh. Dan itu memberi pemahaman bahwa Covid-19 di Indonesia itu sudah termasuk pandemik dan menyebar kepada siapa pun,” tukasnya.
Menurutnya, kondisi itu bukan tidak mungkin akan menjadi bom waktu di Sumbar. Pasalnya, dengan virus tidak terlihat tersebut ia dapat menyebar kepada siapa pun. Apalagi dengan masa inkubasi yang cukup lama, yakni selama 14 hari.
“Dengan menyebar kepada siapa pun dan dalam masa inkubasi yang cukup lama, bisa jadi kita telah bersama orang yang belum dapat ditentukan apakah terinfeksi atau tidak. Namun ketika tiba waktunya, maka ini akan menjadi bom waktu bagi kita di Sumbar,” tukasnya.
Meski demikian, lanjut Politisi Partai Gerindra ini, dengan terbentuknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumbar, DPRD yakin dan percaya hal itu menandakan adanya peningkatan, sekaligus menunjukkan keseriusan Pemprov Sumbar di dalam Penanganan Covid-19.
Oleh karena itu, lanjutnya, lewat Rakor kali ini tentu dapat dilakukan pemetaan lebih lanjut terhadap penanganan penyebaran Covid-19.
“Untuk itu kita dapat berdiskusi menyumbangkan saran dan pendapat, mengatur langkah selanjutnya sehingga dapat dilakukan pemetaan terhadap kemungkinan-kemungkinan terjelek terkait Covid-19 ini di Sumbar,” pungkasnya.
Hadir dalam Rakor tersebut Gubernur Sumbar Irwan prayitno, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Rudy Sumardiyanto, para ketua Komisi, Ketua fraksi dan anggota DPRD, Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Sumbar, Erman Rahman yang juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), OPD terkait, kalangan akademisi, dan undangan lainnya.
Sementara itu Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam Rakor tersebut menyampaikan informasi dengan data status dalam penanganan penyebaran Virus Corona di Sumbar.
“Data bisa diupdate setiap pukul 11.30 WIB di website kita corona.sumbarprov.go.id, dan data berubah-ubah setiap saat dan setiap waktu. Sedangkan rumah sakit rujukan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI dalam penanganan penyebaran Virus Corona, yaitu Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) M Djamil Padang, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Achmad Mochtar Bukittinggi,” tuturnya.
Selain itu, lanjutnya, Pemprov Sumbar juga tengah menyiapkan RS lainnya untuk tempat isolasi dan karantina jika dalam kondisi mendesak. Diantaranya RS Universitas Andalas (Unand), dan RS TNI (RST Reksodiwiryo).
“Khusus RS Unand saat ini tengah persiapan, diantaranya menunggu perbaikan WC. Namun demikian untuk Labor sudah siap dipakai untuk mendiagnosa seseorang itu apakah positif atau negatif Virus Corona,” ungkapnya.
Gubernur juga menambahkan, hingga saat ini belum ada warga Sumbar yang positif Virus Corona. Untuk sementara, setelah 6 spesimen pasien yang dikirimkan ke Litbangkes Kemenkes RI di Jakarta, hasilnya negatif.
“Dari hasil pemeriksaan terhadap 6 specimen pasien yang dikirim ke litbangkes, semuanya hasilnya negatif. Sumbar saat ini juga tengah menyediakan RS untuk tempat isolasi dan karantina jika dalam keadaan mendesak,” sebutnya.
Karena sifatnya emergency, katanya, maka juga perlu persiapan di sejumlah RS tersebut. Sementara terjadinya penurunan jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Sumbar, hal itu terjadi karena perubahan standar penetapan statusnya.
“Jika sebelumnya ODP merupakan setiap orang yang datang dari daerah terjangkit masuk ke Sumbar, tapi sekarang defenisi itu berubah. Yakni orang yang datang dari dari daerah terjangkit (Jakarta) dengan riwayat gangguan kesehatan,” pungkasnya.
Sementara Wagub Nasrul Abit di kesempatan yang sama, menghimbau para anggota DPRD agar ikut mensosialisasikan pencegahan penyebaran Virus Corona di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing. (Syafri)
