Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dr. H. Alirman Sori mengapresiasi kinerja penyaluran kredit untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumatera Barat (Sumbar). Penyaluran kredit untuk UMKM juga terlihat searah dengan pertumbuhan UMKM, sehingga diharapkan ke depan akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi.
Apresiasi itu disampaikan Alirman Sori saat bersilaturrahim dengan Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar, Misran Pasaribu dan jajarannya, Senin (2/3/2020). Dalam kesempatan itu, OJK memaparkan kinerja penyaluran kredit termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM.
“Melihat data yang ditampilkan, ini sangat perlu diapresiasi. Kinerja ini tentunya tidak terlepas dari peran semua pihak termasuk OJK yang terus berupaya mendorong inklusi dan literasi keuangan masyarakat pelaku UMKM,” kata Alirman Sori.
Alirman Sori berkunjung ke kantor perwakilan OJK Sumatera Barat dalam rangka mengisi masa istirahat bersidang (Reses) sidang kedua tahun 2019-2020 DPD RI. Dia menyatakan, DPD dan OJK sudah melakukan pertemuan di Jakarta untuk membicarakan hal yang berkaitan dengan UMKM.
“DPD dan OJK sudah melakukan pembicaraan untuk mendorong kerja sama, dalam rangka melakukan advokasi kepada masyarakat pelaku UMKM. Selain meningkatkan inklusi dan literasi keuangan, juga membahas upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dalam memperbaiki kinerja kredit,” bebernya.
Dalam kesempatan itu, ia meminta OJK perwakilan Sumbar khususnya, untuk terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat pelaku UMKM. Juga dibutuhkan upaya meluruskan pemahaman masyarakat pelaku UMKM, terkait KUR serta mendorong pelaku UMKM yang bankable, memahami hak dan kewajiban sebagai debitur.
Kepala Perwakilan OJK Sumbar Misran Pasaribu dalam kesempatan itu mengungkapkan, pengaturan UMKM masih diatur melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dari data penyaluran kredit Perbankan, sejauh ini sudah terpenuhi persentase penyaluran untuk UMKM minimal 20 persen dan setiap tahun terus meningkat.
“Kinerja penyaluran kredit untuk UMKM sudah di atas 20 persen, dengan kuantitas yang semakin meningkat setiap tahun,” terang Misran Pasaribu.
Kepala KPW OJK yang baru bertugas sekitar sebulan di Sumbar itu menambahkan, kuantitas dan kualitas pertumbuhan kredit UMKM juga semakin baik.
“Dengan Non Performing Loan (NPL) yang tetap terjaga di bawah 5 persen, pertumbuhan kredit semakin naik searah dengan pertumbuhan UMKM,” ujarnya.
Misran Pasaribu memaparkan, ada empat kota di Sumbar yang penyaluran KUR di atas Rp1 triliun yaitu Kota Padang, Payakumbuh, Padang Panjang dan Bukittinggi. Untuk Perbankan, penyaluran KUR tertinggi berada di BRI dengan Rp8.974 triliun pada tahun 2019. Disusul Bank Nagari dengan penyaluran KUR sebesar Rp3,842 triliun.
Terkait upaya mendorong inklusi dan literasi keuangan, OJK telah menjalankan sejumlah program edukasi melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Salah satunya adalah melalui program pengembangan Kawasan Inklusi Keuangan Terpadu (KIKT) bersinergi dengan Nagari Mandiri Pangan (NMP).
“Dari target program NMP hanya 12 nagari di Sumbar, dan itu berhasil mencapai 38 nagari. Prestasi ini mengantarkan Sumbar mendapat penghargaan sebagai TPAKD Terbaik Nasional Pengembangan Kawasan Inklusi Keuangan Daerah,” tutupnya. (Syafri)
