Permasalahan jalan tol Padang – Pekanbaru terus menjadi tantangan bagi pemerintah. Melalui acara “Win-win Solution upaya percepatan pembangunan jalan Tol Padang – Pekanbaru dan dampaknya bagi perkembangan ekonomi Sumatera Barat” di Hotel Grand Inna Padang, Kamis (27/02/2020) yang diselenggarakan oleh Langgam.id, bisa memberikan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat.
Pembangunan Jalan Tol Padang – Pekanbaru melalui PT Hutama Karya (HK) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit proyek strategis nasional itu sangat bermanfaat bagi masyarakat dan seharusnya berjalan lancar.
Wagub Nasrul Abit memberikan kepastian kepada masyarakat Sumbar yang terkena pembebasan jalan Tol Padang – Pekanbaru, tidak ada niat untuk memiskinkan atau menzalimi masyarakat tapi pemerintah memberikan solusi terbaik bagi masyarakat Sumbar.
Dia menyebutkan, pembangunan jalan itu terkendala dalam hal pembebasan tanah. Masyarakat tidak mau menerima ganti rugi karena nilainya rendah. Ini proyek pemerintah, tujuan membangun ini mensejahterakan masyarakat bukan menyengsarakan masyarakat.
“Namun sekarang kita sedang mencari jalan terbaik bagi masyarakat dengan menyesuaikan harga ganti rugi yang baru. Kita sudah surati menteri terkait, semoga cepat terlaksana dan diterima masyarakat,” ungkap Nasrul Abit.
Pembangunan jalan tol di Sumatera Barat sudah mulai dikerjakan, pro dan kontra tentu ada di masyarakat. Untuk itu Ia berharap jangan ada mempelintir isu ini. Sebenarnya Sumbar butuh tol supaya tidak ketinggalan dari daerah lain di Sumatera.
Nasrul menyebutkan sejumlah daerah di Sumatera sudah memiliki tol, seperti Jambi, Lampung, Bengkulu, Riau dan Sumatera Utara, hanya Sumbar yang belum memiliki jalan tol. Tak hanya itu dengan adanya tol banyak manfaat yang didapatkan oleh Sumbar dengan memberi dampak baik bagi sektor perekonomian, pariwisata dan masih banyak yang lainnya.
“Pertumbuhan kendaraan di Sumbar tiap tahunnya selalu bertambah, tiap hari bisa dirasakan bagi pengendara Padang – Solok dan Padang – Bukittinggi selalu macet. Ini membuat para wisatawan enggan berkunjung ke Sumbar diakibatkan jalan berliku-liku dan macet. Sebab itu kita melakukan kajian-kajian untuk membangun tol tersebut,” katanya.
Terkait hal itu, Wagub meminta masyarakat agar tidak langsung menolak ketika ada rencana pembangunan. Pemerintah tentu telah melakukan kajian untuk pembangunan ini. Dikatakannya, untuk membangun sebuah jalan tol tidak bisa sembarangan.
“Mari berpikir pembangunan Sumbar ke depan. Untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kita memang butuh jalan tol. Tanpa dukungan masyarakat jalan tol ini tidak akan ada di Sumbar,” ajak Nasrul Abit.
Kalau tahun 2024, tidak selesai, maka jangan harap jalan tol ada di Sumbar. Pemerintah Sumbar siap memfasilitasi kemauan masyarakat. Wagub ajak masyarakat untuk bisa duduk bersama memberikan kesempatan untuk ke pengadilan bersama-sama supaya harga penggantian lahan naik.
Komisaris Utama Hutama Karya, Wahyu Muryadi menjelaskan, ruas tol Padang – Pekanbaru merupakan koridor penghubung Provinsi Sumatera Barat dengan Riau, yang terdiri dari 6 seksi yaitu Seksi I Padang – Sicincin (36,15km), Seksi II Sicincin – Bukittinggi (38km), Seksi III Bukittinggi – Payakumbuh (34km), Seksi IV Payakumbuh – Pangkalan (58km), Seksi V Pangkalan – Bangkinang (56km) dan Seksi VI Bangkinang – Pekanbaru (38km).
Wahyu mengatakan pempimpin dikaitkan dengan dalil atau kaidahnya, ukuran keberhasilan seorang pemimpin atas seluruh rakyatnya adalah bagaimana memberikan kesejahteraan pada rakyatnya.
Negara dalam hal ini pemerintah sudah mencoba memberikan jalan keluar dengan menghadirkan konsep utuh yang menjadi skala priorotas nasional yaitu Jalan Tol Sumatera (JTS) melalui HK infrastruktur
Celakanya, dalam setiap rapat evaluasi gabungan komisasri dan direksi HK, ketika dievaluasi, Sumbar ini angkanya naik 5 Km susah. tidak bergerak. jangankan 5 Km, 4,2 tidak bisa.
“Untuk itu, mari sama-sama duduk dengan Niniak Mamak, Alim ulama, Cadiak Pandai, tokoh masyarakat, Bundi Kandung, perantau dan pemuda bisa mendukung pelaksanaan jalan tol ini,” katanya.
Tol Padang Pariaman di Sumbar seharusnya di tahun 2020 sudah mulai aktif, namun karena ada beberapa permasalahan sempat terhenti. Makanya Sumbar kalah dengan Irian, Papua sudah tembus dari kota ke kota.
“Di daerah lain relatif lancar dan tidak ada masalah. Sehingga menjadi pertanyaan besar bagi kami. Kami datang langsung ingin lebih banyak mendengar. karena mendengar itu penting dalam menyelesaikan persoalan,” ucap Wahyu.
Komisaris HK mengatakan, apa yang digembor-gemborkan sebagai ganti untung bisa menjadi bumerang bagi pemerintah. Seharusnya kalimat yang pantas adalah “Ganti dengan sewajarnya” ini bisa menjadi kenyataan.
Hadir pada acara tersebut, Ketua Kadin Sumbar, Wabup Padang Pariaman, Direktur Semen Padang, Ceo Langgam.Id, Walinagari, para Akademiksi Perguruan Tinggi di Sumbar dan insan media lainnya. (Ratna/N)
