Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), bidang pembangunan melaksanakan peninjauan di sejumlah lokasi di daerah Kabupaten Pasaman. Salah satunya meninjau kondisi jalan provinsi menuju Nagari Muara Sungai Lolo.
Dari perjalanan tersebut, Komisi IV DPRD Sumbar melihat kondisi jalan tersebut dibeberapa titik jauh dari kata layak untuk dilewati kendaraan baik roda dua ataupun kendaraan roda empat.
Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Sabar AS pada TopSumbar.co.id, Jumat (7/2/2020), menjelaskan bahwa jalan provinsi yang ditinjau ini adalah jalan yang menghubungkan Pasaman dengan Limapuluh Kota. Ruasnya Tapus, Muara Sungai Lolo, Gelugur dan Limapuluh Kota.
“Jalan ini sangat penting dan termasuk kebutuhan yang mendesak, prioritas dan sangat dibutuhkan masyarakat. Karena akses ini diperlukan untuk angkutan barang dan jasa ataupun makanan pokok masyarakat, termasuk akses pendidikan,” terang Sabar AS.
Selain itu, dilanjutkan Sabar AS, jalan ini adalah akses satu-satunya bagi 2 nagari yaitu Nagari Silayang dan Nagari Muara Sungai Lolo. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan atau nagari lainnya yang ada sepanjang jalan ini bisa maju apabila jalan ini bisa diperbaiki atau dibangun.
“Selama jalan ini tidak dibangun ataupun diperbaiki, maka selama itu pula masyarakat diperbatasan ini akan tertinggal dan terisolir. Dalam rangka mengatasi daerah terisolir, tertinggal dan terbelakang itu makanya harus dibangun,” sebutnya.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pasaman di DPRD Sumbar, lanjutnya, beberapa tahun yang lalu kita telah mengalokasikan anggaran secara bertahap dalam memperbaiki spot-spot, segmen-segmen dibeberapa titik sepanjang jalan provinsi ini.
“Pembangunan ini juga perlu percepatan dan diharapkan ada keadilan anggaran, ada politik anggaran yang sehat, berimbang dan merata. Terutama tentunya termasuk penanganan ruas jalan ini, yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat Pasaman dan Limapuluh Kota,” harapnya.
Sepanjang jalan tersebut, ungkapnya, ada perkebunan masyarakat seperti kebun karet, gambir, kakau, kopi dan serai wangi dan itu selain merupakan kebutuhan lalu lintas manusia juga merupakan urat nadi perekonomian masyarakat Sumbar.
Menurutnya, pembangunan jalan provinsi yang menghubungkan Pasaman dengan Limapuluh Kota tersebut sangatlah penting, mendesak untuk disegerakan agar alokasi anggaran dalam rangka pembangunan ruas Jalan Tapus, Muara Sungai Lolo dan Limapuluh Kota ini mendapatkan porsi anggaran yang maksimal.
“Sehingga percepatan pembangunannya bisa kita wujudkan dengan sebaik-baiknya. Pada 2016 untuk pertama kali kita menganggarkan sebanyak Rp2,5 miliar dari Pokok Pikiran (Pokir) kita, sekaligus kita minta gubernur mengubah status jalan ini menjadi jalan provinsi,” ungkapnya lagi.
Disebutkan Sabar AS, pada tahun 2017 dilanjutkan sebanyak Rp4 miliar, Rp8 miliar dan seterusnya kita juga berharap pada provinsi untuk memprioritaskan pembangunan ruas jalan yang menghubungkan Pasaman dengan Limapuluh Kota ini agar maju, berkembang dan tidak lagi terisolir.
“Selain APBD provinsi, kita juga mendorong Dinas PU untuk mendapatkan DAK dari pusat sehingga untuk menembus percepatan pembangunan di daerah terisolir ini bisa diwujudkan dengan cepat,” tutupnya.
Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumbar, Dedi Rinaldi mengatakan bahwa jalan tersebut adalah jalan provinsi yang menghubungkan Pasaman dengan Limapuluh Kota dengan panjang jalan 47 kilometer.
“Jalan ini memang lebih banyak jalan non aspal dari aspal, nanti kita akan mengcoba mengusulkan melalui DAK, karena selain jalan ini juga ada Jalan Pangkalan,” papar Dedi Rinaldi.
Untuk 2020 kita sudah masuk ke ULP, mudah-mudahan akhir Maret selesai kontrak dan bisa melaksanakan pengerjaan jalan ini. (Syafri)
