Tim Panitia Kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Panja PTK) Komisi X DPR-RI melakukan Kunjungan Kerja Lapangan ke Provinsi Sumatera Barat, Kamis (06/02/2020).
Wakil Gubenur Sumatera Barat, Nasrul Abit menghadiri pertemuan dengan komisi X DPR RI dalam rangka kunjungan kerja lapangan dalam rangka melakukan tugas pokok dan fungsi pengawasan dewan, di ruang rapat Politeknik Negeri Padang.
Tim Komisi X DPR-RI yang dipimpin Dede Yusuf Macan Effendi, dalam kunjungannya terkait dengan persoalan pendidikan.
“Kedatangan kami ingin menyerap aspirasi terkait persoalan dalam pelaksanaan pendidikan dan tenaga kependidikan, khususnya di Provinsi Sumbar,” kata Dede Yusuf.
Dede Yusuf mengatakan terkait dengan kunjungannya, Maka konteks kunjungan ini adalah mengenai kelembagaan dan akreditasi mana yang bisa dilakukan secara menyeluruh sesuai standar nasional, ucapnya.
Dede Yusuf menambahkan DPR akan segera membentuk panitia kerja pendidikan kejuruan yang bertugas menyusun rekomendasi.
Lebih lanjut, menyampaikan pandangan terkait pendidikan di Sumbar. Serapan lapangan kerja untuk para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ternyata masih sangat minim, ungkapnya.
“Data menunjukkan serapan tenaga kerja SMK hanya 15-20 persen saja,” sambung Wakil Gubernur Nasrul Abit saat pertemuan.
Nasrul Abit berharap tersampainya aspirasi ini kepada Presiden RI, melalui Komisi X DPR RI ini bisa menyampaikan aspirasi ini pada Presiden RI Joko Widodo agar pendidikan vokasi di Sumbar jadi unggulan, katanya.
“Kalau kita berbicara vokasi, maka kita berbicara pelatihan atau pendidikan. Dalam konteks vokasi, maka sertifikasi menjadi penting sekali,” sambung Nasrul Abit.
Untuk itu kita sangat butuh tenaga pendidik yang memiliki sertifikasi untuk memberikan pelatihan, imbuh Wagub Sumbar itu.
Nasrul Abit menjelaskan tentang pentingnya pelatihan-pelatihan. Apalagi Sumbar bukan daerah industri, jadi untuk menekan angka pengangguran. Pemprov Sumbar memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang menampung siswa lulusan SMA/SMK, bahkan sarjana, untuk memperdalam ilmu keprofesiannya agar bisa terjun ke lapangan kerja.
Wagub Sumbar mengatakan penguasaan teknologi sangat penting bagi tenaga vokasi bila ingin diserap dunia industri. Untuk itu, BNSP harus mengeluarkan sertifikasi profesi bagi lulusan pendidikan vokasi baik di SMK maupun politeknik di perguruan tinggi. (Ratna/N).
