Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (6/2/2020), meninjau kondisi Jembatan Cimpago di Padang Pariaman yang terancam runtuh akibat tergerusnya oleh abrasi Sungai Batang Nareh.
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Muhammad Iqbal menyebutkan kunjungan Komisi IV ini adalah dalam bentuk menindaklanjuti kunjungan Komisi IV DPRD Sumbar beberapa bulan lalu tentang normalisasi Sungai Batang Nareh ini.
“Kondisi dan keberadaan dari jembatan Cimpago ini sudah terancam, kita mengajak pihak terkait untuk melihat langsung agar tau mana yang akan dibantu sesuai dengan kewenangan kita di provinsi,” kata Muhammad Iqbal.
Lebih lanjut ia mengatakan untuk pengamanan itu adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab), dan telah dianggarkan sebesar Rp4 miliar selanjutnya untuk normalisasi adalah kewenangan balai.
“Oleh karena itu Komisi IV DPRD Sumbar membawa Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan balai agar ini secepatnya dilakukan normalisasi,” jelasnya.
Alhamdulillah sudah ada anggaran untuk normalisasi tersebut, imbuhnya, semoga tahun 2021 dapat terlaksana. ini merupakan beban moril juga bagi kita sebagai putra daerah, dan sebagai ketua komisi yang membidangi pembangunan infrastruktur di DPRD Sumbar.
“Jika ini tak secepatnya dilaksanakan, ini akan berdampak pada kerugian yang lebih besar lagi,” sebutnya.
Muhammad Iqbal juga menghimbau pada masyarakat Sumbar agar selalu waspada dan bersiaga, khususnya yang berada di daerah rawan bencana karena curah hujan di wilayah Sumbar cukup tinggi yang mengakibatkan terjadinya banjir dan tanah longsor.
Camat Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Femi Tulalo, dalam kunjungan Komisi IV DPRD Sumbar itu mengatakan jika jembatan Cimpago ini tidak secepatnya kita amankan maka kerugian akan lebih besar.
“Jembatan Cimpago ini adalah satu-satunya akses tercepat menuju Kampung Dalam. Mudah-mudahan ini cepat direalisasikan agar tidak terjadi bencana yang berdampak pada ekonomi dan korban jiwa pada masyarakat,” kata Femi Tulalo.
Selain itu, lanjutnya, jika normalisasi itu tak direalisasikan secepatnya abrasi akan mengancam pemukiman masyarakat serta lahan pertanian di sepanjang bantaran Sungai Batang Nareh tersebut. (Syafri)
