Anggota Komisi II DPRD Kota Padang melakukan kunjungan ke PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Cabang Teluk Bayur Padang, Senin (27/01/2020).
Kunjungan anggota DPRD Kota Padang tersebut dalam rangka menyelesaikan masalah antara pihak PT Pelindo II dengan warga Teluk Bayur yang rumahnya digusur dalam pengembangan pembangunan pelabuhan.
Warga yang protes tentang ganti rugi melaporkan hal tersebut ke DPRD, dengan maksud tujuan untuk dapat mengangkat benang merah antara warga dan Pelindo II.
Komisi II menyebutkan bahwa masalah ganti rugi tersebut bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dan hati yang tenang.
Ilham Maulana Wakil Ketua DPRD Padang juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Teluk Bayur yang telah menyampaikan suaranya sehingga dewan bisa bekerja melakukan pengawasan.
“Kami akan melakukan sebaik mungkin, baik kepada BUMN, BUMD, maupun pemerintah kota. Berdasarkan hasil kesepakatan Komisi II, kami juga mengundang camat dan kelurahan. Dengan tujuan bagaimana Kota Padang ini maju untuk kedepannya dan masyarakatnya juga sejahtera,” ungkap Ilham.
DPRD juga meminta kepada PT. Pelindo II untuk melakukan pengukuran ulang. Karena DPRD baru mengetahui cara penghitungan dan dengan adanya masalah seperti ini harus didampingi oleh masyarakat yang terkena dampak.
Sementara pihak PT. Pelindo II menanggapi pertemuan antara dewan dan warga adalah hal positif.
“Benar kami dari PT. Pelindo II tidak pernah melanggar. Itu yang perlu dicatat, sudah jelas Pelindo dalam hal ini hanya si penyedia dana untuk penambah lokasi. Mengenai perhitungan nilai, Pelindo tidak mempunyai potesensi,” ungkap Budi Humas GM Pelindo II.
Budi juga menjelaskan bahwa semua menyerahkan kekonsultan Apersal. Yang menghitung, menilai, menimbang layak diganti berapa itu benarnya.
“Yang jelas pelindo melakukan sesuai aturan yang diganti dengan hal yang wajar dan berkemanusiaan. Tetapi sesuai dengan konsultan tadi, pelindo hanya mengeluarkan uang,” tegasnya.
Sementara dari pihak masyarakat mengatakan, bahwa yang diinginkan bukan pembebasan lahan saja. Melainkan pembangunan dan pekerjaan.
“Kami berharap bukan pembebasan lahan, keadaan ekonomi dari masyarakat bukan hanya tempat tinggal tetapi pekerjaan juga hilang,” kata salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
“Seola-olah kami sebagai masyarakat kecil dibodoh-bodohi, jadi besar harapan kami kepada pemerintah,” sambungnya. (Ratna)
