PADANG, TOP SUMBAR — Kelangkaan pupuk bersubsidi di Sumatera Barat (Sumbar) sering terjadi, hal ini menyebabkan petani sering mengeluh dan kewalahan mencari persediaan pupuk di toko-toko pupuk. Bahkan kuota untuk Desember 2019 sudah habis, artinya kita punya waktu satu setengah bulan lagi sebelum masuk pada kebutuhan pupuk pada tahun 2020 esok.
Hal itu dikatakan oleh Andre Rosiade Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), pada Topsumbar.co.id dalam kunjungan kerjanya sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Sumbar I, di Suasso Restorant Kota Padang, Sabtu (23/11/2019).
“Sebagai anggota DPR RI, mewakili rakyat Sumbar kita meminta pupuk Iskandar Muda dan Petrokimia untuk berdiskusi secara terbuka, bagaimana solusi penyelesaian tentang kelangkaan pupuk bersubsidi di Sumbar ini,” kata Andre Rosiade.
Lebih lanjut anggota DPR RI dari Gerakan Indonesia Raya (Gerinda) ini mengatakan, diskusi ini kita juga mengundang Kepala Dinas Pertanian Holtikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Sumbar, anggota DPRD Sumbar, anggota DPRD Padang dan pihak pupuk Indonesia yang diwakili oleh Pupuk Iskandar Muda dan Petrokimia.
“Pupuk Iskandar Muda dan Petrokimia, kedua PT inilah yang bertanggungjawab menyiapkan pupuk bersubsidi di Sumbar ini,” ungkapnya.
Dilanjutkan Andre Rosiade, melalui diskusi ini seluruh permasalahan telah terlihat, dimana kuota untuk Sumbar memang kurang, bahkan sudah habis. Untuk itu, Senin besok kita akan berkirim surat pada Presiden RI Jokowi dan ditembuskan pada Menteri Pertanian, seperti yang kita lakukan diwaktu kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Sumbar habis.
“Ini kita lakukan untuk mendorong, supaya kuota tambahan Surat Keputusan Area Alokasi (SKAA) dari Menteri Pertanian terhadap pupuk bersubsidi untuk Sumbar karena masyarakat Sumbar sedang memasuki musim tanam,” paparnya.
Selain itu, lanjutnya, kita juga minta waktu Menteri Pertanian, bertemu, berdialog dan meminta beliau agar membantu Sumbar. Itu adalah langkah yang akan kita lakukan, dan kita juga mengharapkan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno melakukan hal yang sama.
“Sekali lagi pada Gubernur Sumbar, kita mengkritik anda, ini masalah Sumbar, baik alokasi kuota BBM atau pupuk bersubsidi seharusnya dibutuhkan surat gubernur bukannya surat Kadis,” harapnya pada Gubernur Sumbar.
Menurutnya selama ini gubernur punya waktu ke luar negeri, punya waktu berpantun-pantun diacara pernikahan tapi tak punya waktu untuk membuat surat kepada menteri. Ia juga menyarankan jika gubernur tak punya waktu untuk itu, agar secepatnya mengundurkan diri.
“Serahkan tongkat estafet pada pimpinan lainnya ataupun ke wakil gubernur supaya bisa bekerja maksimal. Masyarakat butuh hasil kerja bukan buku pantun berjilid-jilid,” tutupnya. (Syafri)
