Staf Ahli DPRD Sumbar Profesor Sfyarma Masidin dan para awak media
PADANG, TOP SUMBAR — Satu (1) Oktober telah disepakati sebagai Hari Jadi Sumatera Barat (Sumbar). Walaupun diperingati untuk pertama kalinya di 1 Oktober 2019, kita berharap hari jadi Sumbar pada 1 Oktober 1945 dijadikan sebagai identitas, dan kebanggaan bersama.
Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar Profesor Sfyarma Masidin pada awak media di Gedung DPRD Sumbar, Selasa (24/9).
Berangkat dari itu semua, dilanjutkan Sfyarma Masidin, hari jadi ini sekaligus momentum untuk mengevaluasi diri, sejauh mana perkembangan dan kemajuan yang telah dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat. Dimana 1 Oktober meurapakan bulan yang sangat bagus, dan pantas 1 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumbar.
“Seiring di bulan Oktober tersebut ada juga momen-momen tertentu yang diperingati seperti, 5 Oktober diperingati sebagai Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dan 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda.” kata Sfyarma Masidin
“1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Tentunya ini momennya yang mesti kita banggakan”, ujarnya.
Lebih lanjut ia katakan, di Sumbar telah banyak perubahan yang terjadi selama 74 tahun ini, diantaranya telah selesainya pembangunan Masjid Raya Sumbar, yang saat ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Minang. Kemudian berkembangnya pariwisata di Sumbar.
“Dulunya wisata yang dikunjungi hanya di Kota Bukittinggi. Namun beberapa tahun belakangan, wisatawan banyak mengunjungi daerah di Pesisir Selatan, Payakumbuh, dan Sawahlunto,” ucapnya.
Selain itu, lanjutnya, dari segi pendidikan juga telah jauh meningkat, sudah tidak dibawah lagi. Ini dibuktikan dari berhasil masuknya salah satu universitas di daerah ini dalam jajaran 10 besar universitas terbaik di Indonesia.
Ia menambahkan, yang mesti menjadi cacatan khusus yakni terkait persoalan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah ini. SDM mesti dibangun untuk mampu berkompetisi, berpikir kreatif, dan inovatif sehingga tidak lagi ketinggalan dengan wilayah maupun negara lain.
Selain persoalan SDM, yang masih lambat di Sumatera Barat yakni persoalan investasi. Lantaran banyaknya kasus tanah ulayat, sehingga menghambat investasi yang masuk.
“Diharapkan permasalahan diatas menjadi bahan evaluasi bagi Sumatera Barat, agar ke depannya dapat lebih maju dan berkembang,” tutupnya. (Syafri)
