Ketua Komisi II DPRD Sumbar Arkadius Datuak Intan Banno
PADANG, TOP SUMBAR — Langkanya Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi dan gas elpiji tiga (3) kilogram di daerah Sumatera Barat (Sumbar) saat ini, menjadi sorotan tajam bagi masyarakat dan tokoh Sumbar. Dengan kejadian itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar akan memanggil Pertamina dan pihak terkait.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Sumbar Arkadius Datuak Intan Banno pada TopSumbar.co.id di ruang kerjanya di Gedung DPRD Sumbar, Jumat (18/10).
“Informasi dari Pertamina, kuota untuk BBM Subsidi yang masuk ke Sumbar ini melebihi kuota. Yang jadi pertanyaan, apakah kuota itu yang dibilang lebih itu masuk seluruhnya ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU),” kata Arkadius Datuak Intan Banno.
Dilanjutkan Arkadius Datuak Intan Banno, jika semuanya sudah masuk ke SPBU, berarti memang kuota yang sudah ditentukan itu tidak mampu mendukung dan memenuhi kebutuhan kendaraan di Sumbar ini.
“Yang kita takutkan, kuota yang telah ditentukan oleh Pertamina itu tidak masuk ke SPBU seluruhnya atau lari ketempat lain,” ujarnya.
Lebih lanjut Arkadius Datuak Intan Banno mengungkapkan, kemudian menyangkut aturan penggunaan. Sampai sekarang DPRD ataupun masyarakat tidak mengetahui BBM Subsidi itu digunakan untuk apa saja.
“Aturan dan regulasi tak ada, ya sudah tentu sangsi hukum dan sangsi sosialnya juga tidak ada. Harusnya Pertamina mengambil langkah-langkah preventif dalam rangka memberi sangsi sosial,” harapnya.
Disebutkan Arkadius Datuak Intan Banno menyebutkan, agar BBM Subsidi itu tepat sasaran, Pertamina harus menyiapkan aturan dan regulasi yang jelas. BBM Subsidi itu digunakan untuk apa, sangsi hukumnya bagaimana sekurang-kurangnya sangsi sosial harus ada.
“Intinya, jika semuanya dilakukan dengan aturan dan regulasi yang jelas kita yakin, kegaduhan seperti yang sekarang ini takkan terjadi. Jika ini tidak diantisipasi segera, tentu kegaduhan ini akan terus terjadi,” ucapnya. (Syafri)
