PADANG, TOP SUMBAR – Permasalahan Tanah Ulayat dinilai menjadi penghambat investasi di Indonesia, termasuk dalam industri sawit.
“Tanah ulayat pada prinsipnya bisa dimanfaatkan untuk penanaman modal (investasi) pembangunan industri sawit , seperti perkebunan sawit dan pabrik kelapa sawit (pks),” kata Ketua Bidang Koordinasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Pusat, Tofan Mahdi dalam seminar Peningkatan Kompetensi Wartawan dan Humas Pemerintah tentang industri kelapa sawit Indonesia, Rabu (14/08/2019).
Untuk itu, ia menilai perlu kejelasan hubungan hukum antara pemegang ulayat dan investor. Tofan Mahdi mengatakan, tahun 2005-2018 adalah puncak kejayaan di atas minyak sawit Nasional.
“Keuntungan menggunakan sawit, pertama dapat dibuat makanan, Fio Menekel dan Bio Engine,” paparnya.
Lebih lanjut Tofan mengatakan, menggunakan kelapa sawit lebih efisien, harganya murah, rasanya beda, tidak meleleh dan jauh lebih sehat. Menurutnya, industri kelapa sawit sangat strategis. Selain memberikan dampak positif bagi 20 juta masyarakat Indonesia, sawit memasukkan devisa bagi negara.
“Crude Palm Oil (CPO) dunia dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Permintaan CPO dunia dalam lima tahun terakhir rata-rata tumbuh sebesar 9,92 persen. Indonesia memiliki 12 juta hektar kebun kelapa sawit dan mampu memproduksi 140,6 juta ton CPO,” paparnya.
Peran media dinilai sangat penting dalam memberikan penjelasan tentang keunggulan menggunakan bahan sawit, terlebih diskriminasi terhadap CPO yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia.
Terkait pengembangan industri kelapa sawit sebagai pilihan pemanfaatan sumber energi baru pengganti minyak bumi, dirinya mengatakan pemerintah Indonesia sedang menjalankan program pengembangan biofuel (biodiesel) yang menggunakan CPO sebagai bahan bakunya.
“Biofuel dinilai sangat efisien karena menggunakan bahan-bahan yang jumlahnya melimpah di Indonesia dan bisa diperbaharui. Salah satunya produk kelapa sawit, disinilah bagaimana peran media, humas, dan kelembagaan untuk membantu kelapa sawit secara nasional,” ucapnya.
Seminar yang menggandeng Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Pusat ini, mengangkat tema Pengembangan Industri Kelapa Sawit Menuju Kemandirian Energi dan dibuka langsung oleh Ketua PWI Sumbar, Heranof Firdaus dan Gubernur Sumbar yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, Chandra.
Heranof mengatakan, seminar tersebut dimaksudkan untuk mengajak media, humas pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait memperhatikan masalah kelapa sawit yang sedang dihadapi Indonesia saat ini.
“Media, humas pemerintah, dan lembaga terkait harus berkolaborasi untuk memperhatikan kelapa sawit di Sumatera Barat. Ini adalah permasalahan nasional,” ujarnya.
Untuk itu dengan digelarnya seminar ini, semoga mampu melahirkan solusi atas permasalahan yang dialami petani kelapa sawit di Sumbar.
“Semoga para pemateri mampu memberi pencerahan terkait sawit yang dirasakan petani sawit . Sehingga wartawan mampu menyebarkan informasi yang benar ke masyarakat,” harapnya.
Seminar tersebut menghadirkan empat pemateri, yakni Tofan Mahdi, Ketua Bidang Koordinasi GAPKI Pusat, Humas PT Astra Internasional, dan juga mantan Wapemred Jawa pos, M Ihsan, Pemred Warta Ekonomi, Bambang Wiguritno, Ketua GAPKI Sumbar, dan Dono Bustami Dirut BPDP KS. (*)
