Wakil Gubernur Sumatera Barat H. Nasrul Abit membuka pertemuan koordinasi penyuluhan pertanian Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 di Hotel Pangeran Beach Padang, Rabu lalu (19/6/2019).
Sumbar juga termasuk lumbung pertanian, terbukti bahwa sektor pertanian mencapai 22,71 persen dari total PDRB Sumbar, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan produksi pertanian bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti padi.
Penyerapan tenaga kerja melalui lapangan usaha sektor pertanian menempati posisi teratas yang mencapai 40,60 persen. “Hal ini menggambarkan bahwa kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi positif di Sumbar, maka kegiatan pembangunan dapat terkonsentrasi pada pembangunan pertanian baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan,” kata Wagub Sumbar Nasrul Abit.
Penyuluh pertanian bekerja memberikan penyuluhan pada warga desa atau nagari yang memiliki peran penting dalam mengawal dan mendampingi serta mengoperasionalkan, sebagai garda terdepan dalam membangun pertanian.
“Kita sebagai pemerintah berikan apresiasi yang tinggi, karena penyuluh memiliki andil yang besar, karena penyuluh langsung terjun kelapangan, penuh dengan peluh (keringat),” tutur Nasrul Abit.
Selanjutnya Wagub Sumbar menyampaikan, bahwa tenaga penyuluhan mulai dari pertanian, perikanan, kehutanan yang tersebar di 29 kabupaten kota ada 840 penyuluh dari PNS, 408 THL, TBPP 149, 179 kecamatan dan 259 nagari, sementara Sumbar masih kekurangan sekitar 700 orang lebih penyuluh.
“Kita memang kekurangan penyuluh bidang pertanian, untuk itu kita berharap, semua pihak terkait dapat memerdayakan penyuluh yang ada, dengan risiko cakupan yang lebih luas, misalnya, satu orang penyuluh bisa menangani dua hingga tiga desa,” tambahnya.
Sementara, Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Ir. Candra membenarkan bahwa pihaknya kekurangan jumlah penyuluh saat ini. Ia menyebutkan jumlah penyuluh pertanian baru 884 orang, dan sekitar 300 orang diisi oleh penyuluh swadaya.
“Kita kekurangan hampir 743 orang, sebab saat ini satu PPL ada yang tiga lokasi kecamatan yang seharusnya idealnya, satu desa dua penyuluh,” ungkapnya.
“Tidak bisa kita pungkiri, penyuluh merupakan mitra kerja pemerintah sekaligus petani yang selalu membantu para petani dilapangan,” ucap Chandra.
Hadir dalam acara pertemuan tersebut keoala Dinas Pertanian se Sumbar, Kepala Badan penyuluhan dan pengembangan SDM Kementrian Pertanian se Sumbar. (***)
